Sistem Hukum [Persanksian] Dan Peradilan Dalam Negara Khilafah: Sebuah Perbandingan

Manusia dan Hukum

Manusia, pada faktanya memiliki berbagai kebutuhan. Mereka berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dan karena itu lah manusia hidup bersama dengan manusia lainnya. Aristoteles (384-322 SM) menyebut hal tersebut dengan istilah Zoon Politicon[1], yakni bahwa manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau makhluk yang suka bermasyarakat. Para ahli hukum Barat, semisal Van Kan meyakini bahwa kehidupan bersama antara manusia yang saling berbeda kepentingan satu dengan lainnya tidak jarang menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup. Atas das ar itu lah mereka mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat mutlak membutuhkan aturan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan manusia agar tercipta ketertiban, ketentraman dan keamanan. Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn juga mengatakan hal yang senada, yakni bahwa hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai. Dan perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta-benda, dsb.[2] Pandangan bahwa kehidupan masyarakat–pasti selalu—diatur dan membutuhkan hukum terkenal dengan adagium ‘Ubi Societas Ibi Ius’, artinya bahwa dimana ada masyarakat di situ (pasti) ada hukum.

Jika demikian berarti bahwa kebutuhan akan adanya hukum merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat dan ideologi manapun baik Kapitalis, Sosialis dan Islam. Hanya saja terkait dengan pertanyaan dari mana sumber hukum tersebut berasal, di dunia ini ada dua pandangan besar. Pertama, pandangan bahwa hukum itu berasal dari (akal) manusia, artinya manusia-lah yang membuat hukum. Pandangan kedua meyakini bahwa hukum haruslah berasal dari Tuhan, pencipta alam semesta manusia dan kehidupan.

Kemunculan pandangan pertama, bersamaan dengan kemunculan sistem demokrasi pada ‘abad pertengahan gelap’ (the dark middle age) yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menetapkan hukum tanpa terikat oleh ajaran agama (Kristen). Saat itu para raja dan kaisar memanfaatkan agama sebagai alat untuk menghisap darah mereka. Ini disebabkan adanya suatu anggapan bahwa raja dan kaisar adalah wakil Tuhan di muka bumi. Para raja dan kaisar memanfaatkan para rohaniawan sebagai tunggangan untuk menzalimi rakyat. Akibatnya, muncullah pergolakan sengit antara penguasa dan rakyat.

Pada saat itulah para filosof dan pemikir bangkit. Sebagian diantara mereka ada yang mengingkari keberadaan agama secara mutlak, sebagian lagi mengakui keberadaan agama tetapi menyerukan pemisahan agama dari kehidupan. Pada akhirnya lahirlah pemisahan agama dari negara dan pemerintahan. Pergolakan ini berakhir dengan suatu jalan tengah, yakni pemisahana agama dari kehidupan sekaligus pemisahan agama dari negara (sekularisme). Ide ini merupakan akidah yang menjadi asas dan landasan pemikiran bagi ideologi Kapitalisme.

Mulai saat itu, mereka mulai menyusun konsep sistem pemerintahan demokratis yang menempatkan rakyat sebagai sumber hukum dan kekuasaan. Rakyat berhak mengangkat penguasa untuk memerintah rakyat dengan hukum dan peraturan yang dibuat oleh rakyat. Rakyat berhak membuat peraturan dan undang-undang melalui para wakil mereka, karena mereka lah pemilik kedaulatan. Rakyat berhak pula membuat dan menerapkan peraturan dan undang-undang yang mereka buat, melalui para penguasa dan hakim yang mereka pilih.

Adapun pandangan kedua, –sekaligus mengoreksi pandangan pertama—memahami bahwa pada faktanya manusia adalah makhluk yang lemah, serba kurang, terbatas dan butuh akan yang lain. Fakta tersebut disadari sendiri oleh ahli hukum Barat sendiri, seperti Prof. Dr. Angelius (Wijs Gerige Ge Menschapsleer). Dia mengatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan lemah dan mutlak membutuhkan sesamanya. Oleh karena itu, apapun yang dihasilkan manusia—termasuk hukum—pasti mengalami kekurangan dan kelemahan serta akan menimbulkan perbedaan, perselisihan dan pertentangan.

Disamping itu, akal –yang digunakan oleh manusia membuat hukum—sama sekali tidak dapat menilai apakah sesuatu perbuatan itu baik (khair) atau buruk (syarr), terpuji (hasan) atau tercela (qabih). Hanya Allah (syara’) yang dapat menilai baik-buruk dan terpuji atau tercelanya sesuatu.[3] Alasannya, syurga dan neraka adalah ciptaan Allah, sebagaimana halnya manusia, langit dan bumi. Dalam hal ini, Allah telah menentukan kelayakan manusia memasuki syurga atau neraka bergantung kepada sejauh mana manusia mengikuti perintah-Nya. Artinya, syurga dan neraka atau pahala dan siksa merupakan konsekuensi dari sejauh mana manusia mengikuti hukum-hukum Allah, pemilik syurga dan neraka, bukan mengikuti kehendak manusia sebagai makhluk-Nya dengan segala keterbatasannya. Masalahnya, manusia tidak memiliki kemampuan menilai perkara-perkara yang berada di luar jangkauan akalnya, bahkan ia tidak mungkin mampu menilai perkara-perkara yang tidak dapat dia indra.

Pada prakteknya di negara sekular hukum dan perundangan (termasuk persanksian) dibuat berdasarkan cara pandang tentang kemashlahatan para pembuatnya (dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen). Jika cara pandang mereka terhadap kemashlahatan berubah –biasanya karena tidak sesuai dengan zaman—maka hukum pun dapat berubah, begitu seterusnya.

Selain itu, manusia –siapapun–cenderung selalu ingin diuntungkan dan tidak ingin dirugikan. Oleh karena itu, jika manusia diberi kewenangan untuk membuat hukum dan –apalagi standar terpuji dan tercela—sudah bisa dipastikan dia tidak akan membuat hukum yang –dalam pandangannya—akan merugikan si pembuat hukum sendiri. Hal tersebut sangat berbahaya, mengingat penilaian terpuji-tercela, baik-buruk, pada diri manusia jelas berbeda. Hal tersebutlah yang menyebabkan undang-undang buatan manusia sering kali dibuat, kemudian diperselisihkan, lalu dipertentangkan dan pada akhirnya akan dicabut jika dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat dan zaman.

Olehkarenanya, hukum tidaklah boleh berasal dari manusia. Hukum haruslah berasal dari Yang Maha Sempurna, yakni dari Dzat yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan. Dialah Allah SWT.

Hukum (aturan/norma) dalam Kehidupan

Dalam negara sekular, norma (aturan) dibagi menjadi beberapa macam, yakni (1) norma agama, yaitu peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Norma agama yang mereka maksud adalah ketentuan-ketentuan yang sifatnya peribadatan belaka atau hanya mencakup masalah individual saja. Selain itu diakui juga (2) norma kesusilaan, yakni peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Juga ada yang disebut sebagai (3) norma kesopanan, ialah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia.

Mereka mengakui, ketiga norma yang disebutkan tadi bertujuan membina ketertiban kehidupan manusia. Namun mereka menganggap ketiga peraturan hidup itu belum cukup memberi jaminan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, karena menurut mereka ketiga macam norma itu tidak mempunyai sanksi yang tegas, jika salah satu peraturannya dilanggar.

Menurut mereka, pelanggaran terhadap ‘norma agama’, misalnya hanya diancam dengan hukuman dari Tuhan dan berlaku kelak di akhirat. Pelanggaran norma kesusilaan hanya mengakibatkan perasaan cemas dan kesal hati kepada si pelanggar yang insyaf. Pelanggaran norma kesopanan juga hanya mengakibatkan celaan atau pengasingan dari lingkungan masyarakat. Mereka berdalih, orang yang tidak beragama tentulah tidak takut akan hukuman dari Tuhan; orang yang tidak berkesusilaan tidak akan merasa cemas atau kesal hati atas perbuatannya yang salah dan orang yang tidak berkesopanan tidak pula mempedulikan celaan atau pengasingan dari masyarakat.

Oleh karena itu lanjut mereka, orang-orang tidak terikat kepada jenis peraturan hidup itu, sehingga mereka bebas untuk berbuat sesuka hatinya. Sikap yang demikian itu menurut mereka akan membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, disamping tiga jenis peraturan hidup itu perlu juga adanya suatu jenis peraturan lain yang dapat menegakkan keteraturan, yaitu suatu jenis peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi-sanksi yang tegas. Jenis peraturan hidup tersebut mereka sebut norma hukum, yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.

Jadi, dalam negara sekular agama memang diakui keberadaannya, akan tetapi hanya difungsikan mengatur hal-hal sifatnya peribadatan (ritual) dan indiviudal belaka.[4] Agama tidak boleh campur tangan mengatur masalah sosial-politik, ekonomi, dan masalah lainnya.

Adapun, dari aspek isinya[5]–di negara sekular—ada 2 macam pembagian hukum (hukum materiil)[6], yakni:

a. Hukum Privat (Hukum Sipil), adalah hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Adapaun pelanggaran terhadap hukum privat baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan (penggugat).

Adapun Hukum Privat meliputi:

1) Hukum Perdata (Burgelijkrecht), yaitu keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban dari orang satu terhadap yang lainnya, serta mengatur tingkah laku mereka di dalam pergaulan masyarakat dan pergaulan keluarga;

2) Hukum Dagang (Handelsrecht), yaitu keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu terhadap orang lainnya, khusus dalam lapangan perniagaan.

b. Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan negara dengan perseorangan (warganegara). Adapun pelanggaran terhadap hukum publik, pada umumnya segera diambil tindakan oleh negara negara dan pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut, maka alat-alat perlengkapan negara polisi, jaksa dan hakim segera bertindak. Walaupun terhadap tindakan tertentu tidak diambil tindakan oleh pihak berwajib, jika tidak diajukan pengaduan oleh pihak yang dirugikan, misalnya; perzinahan, pemerkosaan dan pencurian antar keluarga.

Adapun pembagian Hukum Publik diantaranya;

1) Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain dan hubungan antar negara (pemerintahan pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah).

2) Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata usaha Negara), yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.

3) Hukum Pidana, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa saja yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.

4) Hukum Internasional[7] (Perdata dan Pidana Internasional). Hukum Perdata Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warganegara-warganegara sesuatu negara dari negara lain dalam hubungan internasonal. Adapun Hukum Publik Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.

Norma (hukum) dan Sanksi dalam Hukum Pidana (Sekular)

Norma adalah suatu ketentuan mengenai tingkah laku atau peraturan hidup yang harus ditaati oleh setiap orang dalam interaksi mereka di masyarakat. Norma itu mempunyai tugas untuk menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat.

Norma biasanya berbentuk larangan (verbod) atau keharusan (gebod). Sanksi dalam hukum Pidana mengandung inti suatu ancaman pidana (strafbedreiging). Dalam hubungannya dengan norma, jika dilihat dari sudut sifatnya, maka sanksi merupakan akibat hukum (rechgevolt), karena dilanggarnya suatu norma. Akibat hukum itu berupa pidana (straf) atau tindakan (maatregel). Jika diligat dari sudut tugasnya, maka sanksi merupakan jaminan bahwa norma akan ditaati.[8]

Adapun tentang tujuan pelaksanaan hukum pidana (pemidanaan), para pakar hukum pidana (sekular) memberikan pernyataan yang berbeda-beda. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.[9] Sedangkan Tirtaamidjaja menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat.[10] Adapun E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyatakan bahwa tujuan hukum pidana itu pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang-perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak[11].

Adapun tentang dasar pembenaran pemidanaan, ada tiga teori hukum pidana (strafrechtheorieen) yang terkenal, yakni:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini penjatuhan pidana ini dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana itu merupakan akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pelaku kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Adapun, mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat:

Untuk menentramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.
Untuk mencegah kejahatan, yang dapat dibedakan atas; pencegahan umum dan pencegahan khusus.

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan teori absolut atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini meliputi dasar pembenaran dari teori pembalasan an teori tujuan.

Hukum (aturan) dalam Islam

Allah telah mengutus Muhammad saw dengan membawa Islam, sebagai rahmat bagi seluruh alam.[12] Selain mengandung rahmat, Allah telah melengkapi hukum Islam dengan berbagai peraturan yang mengatur segala bentuk interaksi manusia dengan:

a. Rabb-Nya; yakni meliputi masalah ibadah (mahdhah)

b. Dengan dirinya sendiri, yang meliputi akhlaq, pakaian, makanan dan minuman

c. Dengan sesama manusia, yang meliputi ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pendidikan dan hukuman (uqubat).

Adapun, hukum syara’ tersebut diturunkan Allah swt untuk memecahkan masalah manusia dengan Tuhannya, dengan sesamanya ataukah dengan dirinya sendiri. Jadi, dengan demikian hukum syara’ tersebut berfungsi sebagai problem solving (pemecah masalah) seluruh masalah kehidupan manusia.

Manusia, dalam kehidupan dunia harus terikat dengan perintah Allah dan larangan-Nya. Manusia terikat dengan pertanggungjawaban kepatuhannya memenuhi semua perintah dan menjauhi larangan-Nya. Dan apabila Islam dilaksanakan secara utuh[13], baik ibadah, ekonomi, politik, pemerintahan, peradilan, pendidikan maupun akhlaq untuk menyelesaikan masalah manusia, maka pasti kemashlahatan akan dapat diraih, bukan hanya dirasakan oleh orang yang melaksanakannya saja, akan tetapi juga oleh orang lain. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah ushul fiqih:

“Haitsu maa yakuunu asy-syar’u takuunu al-mashlahatu”

(Apabila hukum syara’ dilaksanakan, maka pasti akan ada kemashlahatan).[14]

Dalam hal ini, ulama ushul telah merincikan bentuk kemashlahatan yang dapat dicapai oleh manusia, apabila hukum Islam dilaksanakan secara total. Disamping itu, aturan Allah juga berfungsi menjaga manusia dari kehancuran serta menjaga kelestarian masyarakat Islam. Aturan tersebut tetap keadaannya, tidak akan berubah atau bertambah.

Adapun bentuk kemashlahatan tersebut adalah:

1. Mashlahat Dharuriyat, yaitu kemaslahatan yang diperoleh manusia untuk mempertahankan (melesatarikan) masyarakat. Apabila kemashlahatan tersebut tidak dapat diperoleh maka hidup manusia akan mengalami kerusakan. Dan, kemashlahatan tersebut tidak akan terpenuhi, kecuali apabila hukum-hukum Islam diterapkan secara total. Adapun bentuk kemashlahatan tersebut adalah:

a. Terjaganya Aqidah (al-muhafadzah ‘ala al-aqidah). Mashlahat ini tercapai jika had al-murtaddin (hukuman kepada orang murtad) diterapkan, yaitu dibunuh. Termasuk jika hukuman terhadap orang-orang yang menyebarkan ide kufur dilaksanakan.

b. Terjaganya Daulah (al-muhafadzah ‘ala ad-daulah). Mashlahat ini akan tercapai jika hukum had ahli al-bughyi (hukuman kepada pelaku makar) dilaksanakan, yaitu diperangi dengan tujuan untuk mendidik.

c. Terjaganya Keamanan (al-muhafadzah ‘ala al-amni). Mashlahat ini akan tercapai jika hukum had qutha’ at-thariq (hukuman atas pembegal) dilaksanakan, yakni dibunuh dan disalib ataupun diasingkan dari negeri.

d. Terjaganya Harta (al-muhafadzah ‘ala al-maal) Mashlahat ini akan tercapai jika hukum had as-sariqat (hukuman kepada pencuri) diterapkan, yakni dipotong tangannya apabila telah memenuhi syarat dipotong. Juga apabila hukuman ta’zir atas pelaku risywah (sogok-menyogok), korupsi dan sejenisnya dilaksanakan.

e. Terjaganya Keturunan (al-Muhafadzatu ‘ala al-nasl). Mashlahat ini tercapai jika hukum had az-zina (hukuman kepada pelaku zina) dilaksanakan, yaitu dijilid 80 kali dan dirajam hingga mati. Termasuk disyari’atkannya menikah sebagai jalan untuk menyalurkan naluri seksual, serta diharamkannya zina, liwath, dan sebagainya.

f. Terjaganya Kemuliaan (al-muhafadzatu ‘ala al-karamah). Mashlahat ini tercapai apabila hukum had al-qadzaf (hukuman penuduh zina) dilaksanakan, yaitu dijilid 80 kali, apabila tuduhannya tidak terbukti.

g. Terjaganya akal (al-muhafadzatu ‘ala al-aqli). Mashlahat ini tercapai bila hukum had syarib al-khamr (hukuman peminum khamr) dilaksanakan, yaitu dijilid 40 kali.

h. Terjaganya nyawa (al-muhafadzatu ‘ala an-nafsi). Mashlahat ini tercapai apabila hukum had al-qatli (hukuman atas pembunuh) dilaksanakan, yaitu dibunuh atau dikenakan diyat dan lain-lain[15]

Dengan demikian, pelaksanaan pemeliharaan tujuan-tujuan ini wajib adanya, karena merupakan perintah dan larangan dari Allah SWT, bukan karena ia menghasilkan nilai-nilai materi semata (mashlahat dan keuntungan bagi masyarakat dan negara).

2. Mashlahat Hajiyat, yaitu perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dari mereka dan untuk meringankan beban hidupnya yang berat. Kemashlahatan ini diperoleh berkenaan dengan keringanan (rukhshah) yang berikan Allah swt.

3. Mashlahat Tahsiniyat, yaitu kemashlahatan yang akan diperoleh manusia apabila melaksanakan hukum-hukum yang berkenaan dengan sifat akhlaq dan adab.

Penerapan Sistem Sanksi/Hukuman (‘uqubat)

Agar syari’at Islam dapat terjamin pelaksanaannya, selain harus (1) adanya Khilafah Islamiyah, (2) Jaminan Perbaikan Sistem dan adanya mekanisme koreksi atas Khilafah Islamiyah, juga mutlak adanya (3) Penerapan Sistem Sanksi (‘uqubat).

Adanya Sistem ‘uqubat (sanksi) dikarenakan syari’at Islam dilaksanakan oleh manusia, makhluk Allah yang unik. Ia berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Manusia memiliki dua potensi sekaligus, yaitu potensi berbuat baik dan buruk. Karena sifat dasar itulah, maka Allah menciptakan sistem yang unik pula, agar keunikan manusia tersebut dapat dipecahkan. Karena itu, selain hukum-hukum syari’at yang merupakan Problem Solving (pemecah berbagai permasalahan), Allah juga telah menetapkan ‘uqubat (hukuman) kepada manusia, apakah muslim ataukah bukan. Semuanya wajib dikenai hukuman yang sama, apabila melakukan penyimpangan, sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin.

Falsafah ‘uqubat (sanksi) dalam Islam

Kejahatan/kriminal (al-jarimah) tidak menempel secara fitri dalam diri manusia; bukan pula semacam penyakit yang menimpa manusia. Kejahatan merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan syara’ yang mengatur interaksi manusia dengan Rabb-Nya, interaksi manusia dengan dirinya sendiri, dan dengan orang lain. Islam telah memberikan aturan bagi seluruh aktivitas manusia berdasarkan hukum syar’i. Seandainya ia melanggar hukum-hukum tersebut maka berarti telah berbuat cela (al-qabih), dengan kata lain ia telah berbuat kejahatan (al-jarimah)[16]. Itulah sebabnya, dibutuhkan adanya sanksi terhadap tindak kejahatan hingga seseorang dapat menjalanakan segala hal yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang-Nya.

Syari’at Islam telah menjelaskan bahwa setiap tindak kejahatan akan dikenai sanksi di akhirat kelak dan sanksi di dunia. Allah SWT berfirman:

Untuk orang-orang yang kafir kepada Tuhannya (mendapat) azab jahannam dan itu lah seburuk-buruk tempat kembali (TQS. Al-Mulk [67]: 6)

Celakalah bagi orang yang shalat (yaitu) orang yang lalai dari shalatnya. (TQS. Al-Ma’un [107]:4-5)

Namun demikian, keputusan terhadap orang-orang yang berdosa, urusannya dikembalikan kepada Allah SWT. Jika dia menghendaki maka Dia akan menjatuhkan azdab kepada mereka, dan jika tidak maka Dia akan mengampuninya. Allah SWT berfirman:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syrik, dan Dia mengampuni dosa selain dari (syirik) itu, terhadap siapa yang dikehendaki-Nya (TQS. An-Nisa [4]: 48)

Mengenai sanksi (‘uqubat) di dunia, maka pelaksanaannya dilangsungkan oleh al-imam (khalifah), atau orang yang ditunjuk mewakilinya. Negaralah yang melaksanakannya. Sanksi yang dijatuhkan di dunia bagi pendosa akan mengakibatkan gugurnya siksa di akhirat. Itulah alasan mengapa sanksi-sanksi dalam Islam berfungsi sebagai pencegah (zawajir) dan penebus (jawabir).[17] Disebut sebagai ‘pencegah’ karena sanksi akan mencegah orang-orang untuk melakukan tindakan dosa dan kriminal. Dikatakan sebagai ‘penebus’ karena sanksi yang dijatuhkan akan menggugurkan sanksinya di akhirat. Atas dasar itu, seseorang yang telah mendapat sanksi syari’at di dunia maka gugurlah sanksinya di akhirat.

Argumen (dalil) mengenai masalah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diterima dari Ubadah bin Shamit yang mengatakan,

“Suatu ketika kami bersama Rasulullah dalam sebuah majlis. Rasul kemudian bersabda, ‘Baiatlah aku dalam hal tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina…..”Beliau kemudian membaca: ‘Barang siapa diantara kalian yang menepatinya, maka pahalanya ada di sisi Allah. Barangsiapa yang melanggarnya maka ia akan diberi sanksi (iqab) sebagai penebus (kaffarah) baginya. Barangsiapa yang melanggarnya namun (kesalahan itu) ditutupi oleh Allah, maka jika Allah menghendaki maka Dia akan mengampuni. Jika Ia menghendaki Dia akan mengadzabnya”

Objek yang Dikenakan Sanksi (Hukuman)

Sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku dosa dan kejahatan merupakan metode praktis (thariqah ‘amaliyah) untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah. Perbuatan-perbuatan yang akan dijatuhkan hukuman oleh syara’ itu sendiri ada tiga, yaitu:

1. Meninggalkan kewajiban, seperti shalat dan jihad.

2. Melakukan yang haram, seperti minum khamar dan mencaci Rasul saw.

3. Melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti lalu-lintas dan ijin mendirikan bangunan.

Bentuk Sanksi (‘uqubat) dalam Islam

Adapun, jenis-jenis uqubat dalam Islam ada empat, yakni hudud, jinayat, ta’zir dan mukhalafat.

A. Hudud

Secara bahasa, had (hudud) berarti sesuatu yang membatasi diantara dua hal. Sedangkan menurut istilah, had (hudud) bermakna, sanksi terhadap suatu kemaksiyatan yang telah ditetapkan (kadarnya) oleh syara’ guna mencegah terjerumusnya seseorang ke dalam tindakan maksiyat yang serupa. Tindakan kejahatan yang mengharuskan dijatuhkan had (hudud) ada tujuh jenis, yakni: zina, homoseksual (liwath), menuduh berzina (qadzaf), meminum khamar, murtad, hirabah [meliputi bughat pembangkangan terhadap negara] dan quthth’athuruq [pengompas di jalan]) dan mencuri.

1. Had Zina

Zina adalah memasukkan alat kelamin (pria) ke dalam alat kelamin wanita yang bukan mahromnya. Status hukum zina adalah haram.[18] Adapun sanksinya adalah:

Apabila pezina ghairu muhshan (belum menikah), maka ia akan dikenai (hukum) jilid sebanyak 100 kali.[19]
Apabila si pezina adalah muhshan (telah menikah) baik laki-laki maupun perempuan maka ia dirajam dengan batu hingga mati. Dalilnya adalah perbuatan Rasul saw. Beliau pernah merajam seorang wanita bernama Ghamidiyah dan seorang pria bernama Maiz yang melakukan zina.

2. Had Liwath (Homoseksual)

Sanksi liwath berbeda dengan sanksi perzinaan, karena zina berbeda dengan liwath. Sanksi bagi pelaku liwath adalah dibunuh. Sama saja, apakah pelakunya muhshan atau ghayru muhshan. Dan sama saja apakah dia pelaku aktif atau pelaku pasif. Rasul Bersabda:

“Siapa saja yang kalian dapati melakukan apa yang dilakukan kaum nabi Luth maka bunuhlah pelaku dan objeknya”

3. Had Qadzaf (Menuduh Berzina)

Qadzaf adalah menuduh (orang lain) berzina. Sanksi bagi qadzaf adalah jilid (cambuk) dengan 80 kali jilid.[20]

4. Had Peminum Khamar

Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan. Sabda Rasulullah saw:

“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram”.

Adapun sanksinya adalah dengan dijilid (dicambuk) 80 kali dan dilakukan di tempat umum.

5. Had Pencurian

Pencurian perbuatan mengambil harta yang dijaga (disimpan) yang telah sampai nishab, secara sembunyi-sembunyi. Sanksi bagi tindak pencurian adalah potong tangan di bagian pergelangan.[21]

6. Had Hirabah

Hirabah yaitu penyamunan di jalan dan melakukan perusakan di muka bumi. Dalam hal ini ada dua bagian:

Bughat (pembangkangan terhadap negara)

Label bughat dilekatkan kepada mereka yang keluar dari Daulah Khilafah dan mereka memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut (bersenjata) yaitu mereka yang melawan negara dan menggunakan senjata serta menyatakan perang atas negara. Cara mengatasinya adalah Khalifah mengirim utusan untuk berunding dengan mereka. Jika mereka insaf maka dibiarkan (diampuni dan dibebaskan). Akan tetapi jika tidak, maka diperangi untuk diberi pelajaran, dan menaklukkan mereka sampai mereka tunduk. Jika ada salah seorang diantara mereka yang membangkang maka ia akan dipenjara. Mereka diperlakukan sebagai orang yang berdosa bukan sebagai tawanan (perang).[22]

Qutha’ ath-thuruq (pengompas di jalan)

Adapun, label pembegal (qutha’ athuruq) disematkan kepada mereka yang merampas harta manusia manusia di jalan-jalan umum dengan kekuatan senjata dan penyerangan. Sanksi (‘uqubat) qutha’ athuruq adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan berselang-seling, atau dibuang dari bumi itu (diusir dari negerinya).[23]

Adapun penjelasan sanksinya adalah:

a. Dibunuh: sanksi ini dijatuhkan bila orang tersebut hanya membunuh namun tidak merampas harta.

b. Dibunuh dan disalib: bila orang tersebut membunuh dan merampas harta.

c. Dipotong tangan kanan dan kaki kiri: bila orang tersebut merampas dan merampok tetapi tidak membunuh.

d. Dibuang: bila orang tersebut meresahkan masyarakat tanpa merampas dan membunuh.

7. Had orang Murtad

Murtad adalah keluarnya seorang muslim yang beralih kepada kekufuran. Kafirnya seorang muslim disebabkan empat hal yaitu:

Dengan keyakinan (bil I’tiqad), misalnya keyakinan bahwa al-Qur’an bukan kalam Allah.
Dengan ragu-ragu (bi asy-syak), misalnya ragu-ragu bahwa Allah adalah Esa.
Dengan perkataan (bil qawl), misalnya berkata bahwa Isa adalah anak Allah.
Dengan perbuatan (bil fi’li) misalnya menyembah patung.

‘Uqubat bagi orang yang murtad adalah sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Barangsiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah”.

Uqubat tersebut dilakukan setelah ia diminta bertaubat selama 3 hari dan (dalam periode tersebut) diajak berdiskusi (agar kembali). Akan tetapi jika gagal, maka dibunuh.

B. Qishash (Jinaayat)

Jinaayat adalah bentuk jama’ (plurar) dari kata jinayat, yaitu penganiayaan atas badan yang mewajibkan adanya qishash, atau sanksi (denda) berupa harta.

Adapun jenis-jenis qishash adalah: (1) Pembunuhan dan (2) yang bukan termasuk pembunuhan seperti pelukaan/penganiayaan (al-juruuh), mematahkan anggota badan (qath’ul a’dha)

1. Pembunuhan

Pembunuhan Sengaja (al-qatl al’amad)

Pembunuhan sengaja yaitu seseorang yang memukul orang lain dengan sesuatu yang biasa digunakan untuk membunuh, atau seseorang melakukan perbuatan yang biasanya mengarah kepada pembunuhan.

Sanksi atas pembunuhan yang disengaja adalah dibunuh jika ahli waris korban tidak mau menerima tebusan (diyat) atau tidak mau memaafkan. Allah swt berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash dalam perkara pembunuhan. (TQS. Al-Baqarah [2]: 178)

Sabda Rasulullah saw:

“Barang siapa yang membunuh maka bunuhlah ia. Bagi ahli waris ada dua pilihan, yaitu minta tebusan atau balas membunuh.” (HR Bukhari)

Pembunuhan Mirip Sengaja (al-qatl syibh al-‘amad)

Pembunuhan mirip sengaja yaitu kejahatan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk membunuh, yang dimaksudkan hanya untuk menganiaya, atau memberi pelajaran (ta-dib) seperti memukul dengan cambuk, melempari dengan batu kecil, meninju dengan tangan dan seluruh alat yang tidak dapat digunakan untuk membunuh.

Adapun sanksinya adalah:

1) Diyat yang berat (diyat mughaladzhah), yang diserahkan oleh keluarga yang membunuh. Sabda Rasul saw:

“Sesungguhnya pembunuhan yang tidak sengaja (qatilul khatha’) yang mirip kesengajaan berupa pembunuhan dengan cambuk dan tongkat, maka diyatnya adalah 40 unta (yang sedang bunting)”.

2) Kafarat (tebusan). Allah swt berfirman:

“Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (tidak sengaja), maka (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (yang terbunuh), kecuali kalau mereka bersedekah (membebaskan dari diyat).”

Kemudian firman Allah swt:

“Barangsiapa tidak memperolehnya hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai penerimaan taubat dari Allah” (TQS. An-Nisa [4]: 92)

3) Pembunuhan Tidak Sengaja (al-qatl al-khatha’)

Pembunuhan tidak sengaja adalah, seseorang melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak ia tujukan pada pihak yang terbunuh, akan tetapi kenyataannya mengenai orang tersebut. Adapun sanksinya adalah:

a. diyat yang ringan (diyat al-mukhaffafah), yaitu 100 unta tanpa syarat.

b. Kafarat[24].

2. Pelukaan

Ibnu Rusyd menyebut ada 10 hal yang dikategorikan sebagai pelukaan (badan), yaitu:

Al-Harishah, yakni pelukaan yang merobek kulit
Al-Badhi’ah, yakni pelukaan yang membelah daging
Al-Mutalahimah, yakni pelukaan yang masuk kedalam daging
Asy-Syimhaq, yakni pelukaan yang mencapai kulit tipis antara daging dan tulang
Al-Mudhihah, yakni pelukaan yang menampakkan tulang atau membukanya
Al-Hasyimah, yakni pelukaan yang sampai mematahkan tulang
Al-Munaqqilah, yakni pelukaan yang sampai mengeluarkan tulang
Al-Ma’mumah, yakni pelukaan yang sampai pada pangkal otak
Al-Ja’ifah, yakni pelukaan yang sampai ke bagian dalam

C. Ta’zir

Ta’zir secara bahasa bermakna pencegahan (al-man’u). Sedangkan ta’zir menurut istilah adalah hukuman edukatif (ta-dib) dengan maksud menakut-nakuti (at-tankif). Secara syar’I, ta’zir bermakna ‘uqubat (sanksi-sanksi) yang disyari’atkan, yang dijatuhkan atas kemaksiyatan yang didalamnya tidak ada had dan kafarat. Dalilnya adalah perbuatan Rasul saw. Anas mengatakan,

“Sesungguhnya Rasulullah saw memenjarakan (seseorang) pada kasus tuduhan palsu”.

Adapun, kadar sanksi ta’zir pada dasarnya di tangan khalifah, namun boleh diserahkan kepada seorang qadhi untuk berijtihad. Dan jenis-jenis kejahatan yang dikenakan ta’zir adalah atas setiap kejahatan yang belum ditetapkan had maupun kafaratnya oleh syara’, seperti berbuka pada bulan Ramadhan tanpa udzur (halangan), memaki, menipu, dan lain-lain.

Jenis-jenis ‘uqubat ta’zir

Pembunuhan (al-qatl): seperti hukum bunuh terhadap orang yang melakukan mata-mata (terhadap negara) atau orang yang mengajak pada perpecahan umat Islam.
Jilid (al-jald): yaitu memukul dengan cambuk dan tongkat. Akan tetapi tidak boleh lebih dari 100 kali, karena sabda Rasulullah “Tidak boleh menjilid lebih dari 100 kali, kecuali dalam had yang teah ditetapkan oleh Allah”
Penjara (al-habs): dari Abu Hurairah, “Sesungguhnya Nabi saw memenjarakan (seseorang) pada (kasus) tuduhan palsu selama sehari semalam dan menyerahkan kepada ijtihad qadhi mengenai ukuran waktunya”
Pengusiran (an-nafyu): yaitu mengasingkan atau menjauhkan. Firman Allah swt dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah: 33: “….atau dibuang dari bumi (diusir dari negerinya)…”
Boikot (al-hijr): dalilnya adalah yang terjadi pada tiga orang yang melakukan pelanggaran, yakni ketika Rasul melarang umat Islam berbicara dengan mereka.
Membayar denda (al-gharamah): yaitu hukuman atas orang-orang yag berdosa dengan membayar harta sebagai ‘uqubat atas dosanya.
Melenyapkan harta (itlaf al-maal): terutama pada harta hasil campuran seperti susu yang dicampuri atau bejana tempat susu yang rusak.
Ancaman/peringatan (at-tahdid ash-shadiq): yaitu mengancam (memberi peringatan terhadap) orang-orang yang berdosa dengan sebuah sanksi bila ia melakukan perbuatan tersebut.
Memutuskan nafkah/gaji
Celaan, seperti perkataan Rasul saw tentang Abu Dzar:

Wahai Abu Dzar, apakah engkau mencela/mengejek dia dengan (membawa-bawa nama) ibunya? Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang memiliki sifat jahiliyah.

D. Mukhalafat.

Mukhalafat adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan perintah dan larangan yang telah ditetapkan negara.[25] Syari’at telah memberikan hak kepada Khalifah untuk memerintah dan melarang manusia dan menetapkan pelanggaran terhadapnya sebagai kemaksiyatan. Syari’at juga memberikan hak kepada Khalifah untuk menjatuhkan sanksi bagi masyarakat atas mukhalafat, dan hak untuk menetapkan ukuran sanksi yang diketahuinya bagi mukhalafat semacam itu.

Mukhalafat tidak membutuhkan (adanya) penuntut. Oleh karena itu qadliy memiliki legalitas dalam perkara mukhalafat tatkala ia menjumpainya dimanapun, tanpa memerlukan ruang sidang pengadilan. Umar bin Khaththab adakalanya menjatuhkan sanksi atas mukhalafat. Kadangkala ia memukul seorang laki-laki yang berhenti di tengah jalan dan menghalangi orang yang hendak lewat.

Keistimewaan Sistem ‘uqubat dalam Islam

‘Uqubat tidak dilakukan kecuali terhadap orang-orang yang sudah jelas kejahatannya berdasarkan pembuktian syar’I (al-bayinat asy-syar’iyah), seperti pengakuan (iqrar), kesaksian orang-orang yang adil, tanpa disertai rasa kasihan dari qadli sebagaimana yang ada pada undang-undang buatan manusia.
Hudud tidak dilakukan apabila ada syubhat (kesamaran). Jika terdapat syubhat bahwa pihak tertuduh tidak melakukan kejahatan maka ia tidak dijatuhi sanksi. Sabda Rasulullah saw:
“Hindarkanlah hudud pada ummat Islam semampu kalian, maka jika ia memiliki jalan keluar maka lapangkanlah jalannya, sesungguhnya imam yang keliru dalam pengampunan lebih baik dari pada salah dalam menghukum”
Tidak dijatuhkan hukuman atas orang-orang yang dipaksa. Rasul saw bersabda: “Terangkat (dosa) dari ummatku yang melakukan sesuatu dengan tidak sengaja, lupa dan dipaksa (istikrah). Keterpaksaan (ikrah) adalah jika ia tidak melakukan kejahatan tersebut maka ia –misalnya—akan dibunuh.”
Sanksi dalam Islam dijatuhkan kepada orang yang berdosa tanpa membedakan apakah ia hakim (penguasa), rakyat (al-mahkum), atau apakah ia orang kaya atau miskin, juga apakah ia laki-laki atau perempuan.
Sanksi dalam Islam berfungsi sebagai pencegah (zawajir) dan penebus (jawabir), yakni tertahannya manusia dari tindak kriminal (kejahatan)
Hudud dan Jinayat dalam Islam Islam bersifat tetap (muhadaddah) dan khas (mu’ayyanah). Tidak ada seorangpun yang boleh menambah, mengurangi ataupun mengubahnya.
Sanksi di dalam Islam dijatuhkan kepada al-jarimah (pelaku pelanggaran) walaupun terdapat saling ridlo. Sementara beberapa ketentuan dalam undang-undang buatan manusia menganggap bahwa tindakan saling meridloi (dalam hal kejahatan, misalnya perzinahan) tidak dianggap sebagai kejahatan.
Sanksi dalam Islam diterapkan berdasarkan hukum syara’. Tidak boleh ada keberatan (I’tiradl) naik banding (isti-naf) dan kasasi (tamyiiz).

Jenis Peradilan dalam Negara Sekular

Dalam sistem hukum positif di Indonesia –misalnya,—selain Hukum Materil juga dikenal Hukum Formil (Hukum Proses atau Hukum Acara), yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi keputusan.

Di Indonesia, Hukum Acara yang mengatur dan melaksanakan soal-soal peradilan disebut Hukum Acara Pengadilan, terdiri dari:

1. Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata Formal), ialah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke pengadilan perkara-perkara keperdataan dalam arti luas (meliputi juga hukum dagang) dan cara-cara melaksanakan putusan-putusan (vonis) hakim juga diambil berdasarkan peraturan-peraturan tersebut; dapat juga disebut rangkaian peraturan-peraturan hukum tentang cara-cara memelihara dan mempertahankan Hukum Perdata Materil.

Adapun lapangan keperdataan itu memuat peraturan-peraturan tentang keadaan hukum dan perhubungan hukum yang mengenai kepentingan-kepentingan perseorangan, misalnya: masalah perkawinan, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, hak milik, warisan, dan lain-lain sebagainya.

Lembaga-lembaga hukum yang terdapat dalam lapangan keperdataan, yaitu: Pengadilan Perdata, Kantor Catatan Sipil, Balai Harga Peninggalan (Weeskanmer), Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster), Notaris, Juru Sita, Juru Lelang, Lembaga Bantuan Hukum dan Pengacara.

Dalam Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak, atau menyebutkan sesuatu orang lain yang dikemukakan orang itu, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut[26]. Berhubungan dengan itu dalam Hukum Acara Perdata dikenal lima macam alat pembuktian:

a. Bukti Tulisan;

b. Bukti Saksi;

c. Persangkaan (dugaan);

d. Pengakuan;

e. Sumpah.

2. Hukum Acara Pidana ialah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi; dapat juga disebut rangkaian kaedah-kaedah hukum tentang memelihara dan mempertahankan Hukum Pidana Materil.

Perkara pidana adalah suatu perkara tentang pelanggaran atau kejahatan terhadap suatu kepentingan umum, yang diancam dengan hukuman yang bersifat menimbulkan penderitaan.

Di dalam Hukum Acara Pidana, ada beberapa pihak terkait:

a. Tersangka dan Terdakwa.

b. Jaksa/Penuntut Umum

c. Penyidik dan Penyelidik

d. Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum[27]

e. Hakim

Adapun pembuktian dalam Hukum Acara Pidana terdiri dari:

1. Keterangan saksi;

2. Keterangan ahli;

3. Surat;

4. Petunjuk; dan

5. Keterangan terdakwa

Sedangkan usunan kekuasaan pengadilan di Indonesia, adalah:

1. Pengadilan Sipil, yang terdiri dari:

Pengadilan Umum:

– Pengadilan Negeri ialah suatu pengadilan (yang umum) sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warganegara dan orang asing).

– Pengadilan Tinggi ialah pengadilan banding yang mengadili lagi tingkat kedua (tingkat banding) sesuatu perkara perdata dan/atau perkara pidana, yang telah diadili/diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama. Pemeriksaan di sini hanya atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja kecuali merasa perlu untuk langsung mendengarkan pihak yang berperkara.

– Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan yang tertinggi di Indonesia, yang berkedudukan di Ibu Kota RI atau ditempat lain yang ditetapkan Presiden.

Pengadilan Khusus:

– Pengadilan Agama, yakni untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Islam tentang soal nikah, talak, rujuk, perceraian, nafkah, dll.

– Pengadilan Adat, dan

– Pengadilan Administrasi Negara

2. Pengadilan Militer, yakni Pengadilan yang bertugas mengadili hanya dalam lapangan pidana terhadap anggota ABRI. Adapun tingkatan pengadilan ini meliputi;

Pengadilan Tentara
Pengadilan Tentara Tinggi
Mahkamah Tentara Agung

Pengambilan Keputusan oleh Hakim

Perkara-perkara ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung biasanya diadili oleh 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota. Sedangkan untuk perkara summier (perkara ringan, seperti kasus tilang) diadili oleh seorang hakim (tunggal).

Setelah hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang paling muda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengajukan pertanyaan adalah hakim ketua majelis.

Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil mufakat bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. putusan diambil dengan suara terbanyak;

b. jika ketentuan pada huruf a tidak diperoleh, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Peradilan dalam Islam

Lembaga peradilan di dalam Islam disebut dengan qadla. Lembaga ini bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara sesama anggota masyarakat atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak masyarakat atau mengatasi perselisihan yang terjadi antar warga masyarakat dengan aparat pemerintahan, baik khalifah, pejabat pemerintahan atau pegawai negeri yang lain dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.[28]

Adapun macam-macam Peradilan dalam Islam ada tiga, yakni:

1. Qadli (biasa), yaitu qadli yang mengurusi penyelesaian perkara sengketa di tengah masyarakat dalam hal mu’amalah (transaksi yang dilakukan antara satu orang dengan yang lainnya) dan ‘uqubat (sanksi hukum). Dalilnya adalah perbuatan (af’al) Rasul ketika mengangkat Muadz bin Jabal di Yaman.

Seorang qadliy tidak boleh memutuskan suatu perkara selain di ruang sidang pengadilan. Begitu pula pembuktian dan kesaksian itu hanya bisa diterima, bila diberikan di ruang sidang pengadilan. Hal tersebut berdasarkan hadits riwayat Abdullah bin Zubair yang mengatakan:

“Rasulullah saw telah memutuskan (perkara) dua orang yang bersengketa, keduanya didudukkan di hadapan hakim”. (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Hadits ini menjelaskan tentang suatu institusi yang di dalamnya diperoleh suatu keputusan, yakni harus ada lembaga tertentu yang di dalamnya diperoleh keputusan. Inilah yang disebut ruang sidang pengadilan. Di ruangan ini kedua orang yang bersengketa sama-sama dihadapkan kepada hakim. Bahkan adanya ruang sidang pengadilan merupakan syarat sahnya suatu keputusan.

2. Qadliy Hisbah/Muhtasib, yaitu qadli yang mengurusi penyelesaian perkara penyimpangan yang bisa membahayakan hak jama’ah dimanapun, tanpa memerlukan ruang sidang pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya qadli hisbah didampingi oleh beberapa polisi untuk untuk melaksanakan perintah dan menjalankan keputusannya seketika itu juga. Qadli Hisbah tidak memerlukan ruang sidang pengadilan sehingga dia sendiri yang mengeksaminasi kasus tersebut.

Dalilnya adalah af’al dan sabda Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda: “Siapa saja yang menipu, bukan termasuk golongan kami” (HR Ahmad). Rasulullah juga pernah menemukan penipu, kemudian beliau mencegahnya.

Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abi Manhal: “Bahwa Zaid bin Arqam dan Al-Barra’ bin Azib pernah melakukan kerjasama, lalu keduanya membeli perak dengan cara tunai dan kredit. Hal itu kemudian didengar oleh Nabi saw lalu beliau memerintahkan keduanya: ”Yang dibeli dengan cara kontan, aku membolehkannya, sedangkan yang dibeli dengan cara kredit, maka kembalikan”.

Dalam hal ini, Rasul pernah mengangkat Said bin al-Ash untuk menjadi qadli hisbah di pasar Mekkah setelah Mekkah ditaklukkan.

Aktivitas riil dari qadliy hisbah adalah mengawasi para pelaku bisnis, majikan dan pekerja, untuk mencegah mereka dari tindak penipuan dalam perdagangan mereka, pekerjaan dan hasil-hasil karya mereka. Qadliy hisbah bertugas menghukum mereka ketika mereka curang dalam mempergunakan takaran dan timbangan atau yang sejenisnya, yang bisa membahayakan kepentingan kepentingan masyarakat.

Qadliy Hisbah tidak memerlukan ruang sidang pengadilan untuk memutuskan suatu perkara, karena perkara yang ditangani qadli hisbah tidak ada penuntut dan dan yang dituntut, melainkan yang ada hanyalah hak umum yang telah dilanggar atau melanggar hukum syara’.

3. Qadli Madzalim, adalah qadliy yang diangkat untuk menyelesaikan setiap tindak kedzaliman yang merugikan negara, atau kedzaliman yang dilakukan oleh negara terhadap masing-masing individu yang hidup di bawah kekuasaan negara Islam. Baik kedaliman tersebut dilakukan oleh Khalifah, para pejabat pemerintahan atau pun para pegawai negeri yang lain.

Inilah diefinisi qadliy madzalim. Sedangkan asal adanya qadliy madzalim itu adalah berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan dari Nabi saw bahwa beliau telah menjadikan suatu perkara yang dilakukan oleh penguasa dalam memerintah rakyat dengan cara yang tidak dibenarkan itu, sebagai perkara yang dzalim. Dari Anas yang mengatakan:

“Pada masa Rasulullah harga-harga melambung tinggi. Lalu mereka berkata: “Wahai Rasulullah, kalau saja harga ini engkau tetapkan.” Maka Rasulullah bersabda:”Sesungguhnya Allahlah yang Maha Pencipta, Maha Menggenggam, Maha Melapangkan, yang Maha Pemberi rizqi, yang Berhak menetapkan harga ini. Dan aku betul-betul ingin menghadap Allah Azza Wajalla tanpa seorang pun yang menuntutku karena kedzaliman yang telah aku lakukan terhadap dirinya, baik dalam hal darah maupun dirinya” (HR Ahmad)

Karena itu penetapan harga merupakan tindakan dzalim. Karena kalau beliau melakukannya, berarti beliau melakukan sesuatu yang bukan haknya.

Dalil tentang qadli madzalim adalah perbuatan (af’al) dan sabda Rasul. Hanya saja Rasulullah tidak mengangkat qadli khusus untuk mengurusi perkara madzalim tersebut di seluruh negeri. Begitu pula para khalifah setelah beliau. Mereka biasanya menyelesaikan sendiri perkara madzalim tersebut, seperti yang biasa dilakukan pada masa Ali bin Abi Thalib ra. Hanya saja, beliau tidak menyediakan waktu-waktu khusus serta cara-cara tertentu. Tetapi, ketika terjadi kedzliman tersebut maka fungsinya sebagai qadli madzalim tersebut nampak. Sehingga dalam prakteknya terjadi secara menyeluruh dalam tindakan-tindakan beliau.

Bentuk Pengadilan

Dalam sebuah pengadilan hanya boleh ada satu orang qadliy, yang mewakili wewenang memutuskan perkara peradilan. Hanya saja, diperbolehkan adanya satu atau lebih qadliy yang lain, namun tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan vonis, selain wewenang memberikan masukan-masukan dan pandangan. Pandangan maupun masukan-masukan mereka itu tidak mengikat. Rasulullah saw tidak pernah mengangkat dua qadliy untuk menyelesaikan satu perkara, melainkan hanya satu qadliy saja dalam satu perkara.

Di dalam sistem peradilan Islam tidak dikenal peradilan banding maupun kasasi, sebagaimana sistem peradilan sekular. Mekanisme hukum (banding/kasasi) seperti itu akan berujung pada simpang siurnya keputusan hukum; kepastian hukum yang didambakan masyarakat pun semakin lama didapatkan, karena harus melalui rantai peradilan yang sangat panjang. Fenomena ini akan dengan cepat disergap oleh pelaku mafia peradilan—entah para jaksa, hakim, maupun pengacara—yang menjadikannya sebagai bisnis basah.

Sistem peradilan Islam hanya satu. Keputusan seorang qadliy (hakim) pada suatu perkara bersifat tetap. Keputusannya tidak dapat diganggu gugat dan dan tidak dapat dibatalkan, meski oleh khalifah (kepala negara) sekalipun, kecuali jika bertentangan dengan nash yang qath’I (pasti) dari Al-Qur’an, Sunnah Rasul-Nya, atau Ijma’ Shahabat.

Peradilan Islam adalah institusi yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum dan keputusannya bersifat mengikat. Perlu diketahui, bahwa setiap keputusan hukum (yang ditetapkan qadliy) di ruang sidang peradilan merupakan hukum Allah atas perkara tersebut bagi si terdakwa.

Penetapan hukum di dalam sidang Peradilan Islam (selain perkara hudud) dilakukan melalui metode istinbath (ijtihad) dengan memahami fakta atas suatu perkara secermat-cermatnya. Seorang qadliy bisa saja berbeda dalam memahami suatu fakta dengan qadliy lainnya sehingga hasil ijtihad masing-masing juga berbeda. Meskipun demikian, syari’at Islam menjamin bahwa walaupun terdapat pemahaman yang berbeda pada masing-masing qadliy (selama bukan dalam masalah hudud), keputusan apapun yang ditetapkan oleh mereka di ruang sidang pengadilan tidak akan meruntuhkan sistem hukum maupun menzalimi manusia. Bahkan jika seoorang qadliy menghasilkan ijtihad yang tidak tepat, Allah swt tetap menganjarnya dengan satu pahala.

Berdasarkan pemaparan tersebut, akan tampak jelas bahwa di dalam Sistem Peradilan Islam, meskipun ruang sidang peradilan dipimpin oleh seorang qadliy dan didampingi qadliy lain sebagai anggota (hal ini dibolehkan sebatas memberikan usul kepada qadliy ketua), keputusan tetap berada di tangan qadliy ketua berdasarkan ijtihadnya. Hasil ijtihadnya yang berupa keputusan peradilan merupakan hukum syari’at atas si terdakwa di dalam perkara tersebut dan bersifat mengikat.

Pengampunan (Abolisi) dalam Islam

Berkaitan dengan pengampunan (abolisi), maka pengampunan itu berbeda-beda tergantung perbuatan-perbuatannya. Jika kejahatan tersebut masuk dalam perkara hudud maka tidak ada komentar lagi tentang tidak boleh adanya pengampunan secara mutlak. Ini didasarkan pada banyaknya hadits yang berbicara tentang masalah ini.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda :

“ Satu buah had (hudud) yang diterapkan di dunia ini, lebih baik daripada diturunkannya hujan selama 40 hari (subuh)”.

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda :

“ Barangsiapa menyelesaikan (perkara) dengan pengampunan tanpa menjalankan (hukum) had dari hudud Allah, maka ia berarti melawan perintah Allah”.

Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Sofwan bin Umayyah yang berkata :

“ Aku sedang tidur di (dalam) mesjid, sementara aku (membawa) kain. Tiba-tiba (kain itu) dicuri. Kami pun menangkap pencurinya lalu diserahkan kepada Rasulullah SAW, beliau memerintahkan (hukum) potong tangan. Aku berkata, ‘Ya Rasulullah, (apakah hukum potong tangan itu) untuk kain seharga 30 dirham? Lebih baik aku hibahkan saja kepadanya’ . Maka beliau menjawab, ‘ Jika demikian mengapa tidak engkau lakukan sebelum datang kepadaku’.

Dalam riwayat Ahmad dan Nasa’I dikatakan, maka (si pencuri itu) dipotong oleh Rasulullah SAW. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwaththo’ dari Rabi’ah bin Abi Abdurrahman bahwa Zubair bin Awwam, menurunkan seseorang yang tengah mencuri, dan ia bermaksud melaporkannya kepada penguasa, kemudian Zubair memaafkan lelaki tersebut untuk membebaskannya, (tetapi) laki-laki itu berkata, “Tidak, sampai aku datang ke hadapan penguasa (sulthan) maka Allah melaknat orang yang mengampuni dan yang diampuni”.

Hadits-hadits ini sangat jelas menunjukkan tentang ketidakbolehan memberikan pengampunan sebelum ia melaporkannya kepada Qadly maupun setelah ia melaporkan.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Syuraih Al-Khaza’iy, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa ditumpahkan darahnya dan dilukai darahnya, maka ia berhak memilih salah satu diantara tiga ini (yaitu) meminta Qishash, mengambill Diyat, atau memberi maaf.”

Hadits ini dengan jelas menyatakan bolehnya seorang anak Adam memberi pengampunan. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW yang bersabda :

“Tidaklah seorang laki-laki yang memberi pengampunan dari sebuah kedzaliman kecuali Allah akan menambahkan kepadanya satu kemuliaan”.

Pengampunan dalam masalah jinayat telah disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 178 dan Qur’an surat Asy-Syuraa ayat 40.

Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa anak Adam berhak memberikan pengampunan dalam masalah jinayat. Karena topik pembahasannya adalah jinayat, maka pengampunan hanya berlaku khusus pada topik yang dijelaskan oleh nash. Jadi, pengampunan dalam perkara jinayat hanya dibolehkan dari pihak shahibul haq.

Sedangkan posisi negara dalam jinayat, maka jika shahibul haq mengampuni, sanksinya menjadi gugur. Dan negara tidak berhak menjatuhkan sanksi. Oleh karena itu, negara bukanlah pihak yang memberikan pengampunan. Pihak yang memberikan pengampunan hanyalah shahibul haq.

Pengampunan oleh negara tidaklah diperbolehkan, sebab hudud adalah hak Allah SWT. Demikian pula hak Allah dalam perkara jinayat.

Sedangkan ta’zir, peletakan sanksinya diserahkan kepada khalifah dan kepada Qadliy (sebagai wakil dari khalifah). Khalifah berhak memberikan sanksi, atau memberikan pengampunan. Ia tidak wajib menjatuhkan sanksi. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mu’adz bin Jabal ra, ia berkata:

“Kepada Nabi saw datang seorang laki-laki dan berkata: “Ya Rasulullah, apa pendapat Anda tentang seorang laki-laki yang mendatangi seorang wanita yang telah dikenalnya, akan tetapi ia tidak mendatangi istrinya kecuali setelah ia mendatangi wanita tersebut, namun ia tidak menyetubuhi wanita tersebut”. Maka Allah SWT menurunkan ayat, “Dan dirikanlan shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam (TQS Hud [11]: 114). Kemudian beliau berkata, “Berwudhlulah kemudian shalatlah!”

Laki-laki tersebut telah melakukan perbuatan haram, dan mengaku di depan Nabi saw, akan tetapi beliau tidak menjatuhkan sanksi kepadanya dan malah memaafkannya. Beliau mencukupkan orang tersebut dalam riwayat tadi dengan sabdanya, “Berwudhlulah kemudian shalatlah”.

Mukhalafat sama seperti ta’zir bila dinisbahkan terhadap pemaafan. Dalam mukhalafat terjadi pula hal-hal yang terjadi pada ta’zir dalam hal pema’afan. Tidak ada perbedaan diantara keduanya.

Semua ini adalah masalah kejahatan yang telah dilaporkan kepada Qadliy tetapi ia tidak menjatuhkan sanksi sesudah itu (pelaporan). Adapun jika ia telah menjatuhkan sanksi atas kejahatan tersebut maka ia tidak boleh memberi pema’afan dalam kasus tersebut, kecuali dalam perkara jinayat, itu pun jika shahibul haq mema’afkannya. Sebab, tidak ada pemaafan dalam perkara hudud. Dan ini bersifat umum, baik sebelum ada keputusan maupun sesudah ada keputusan. Sedangkan dalam jinayat jika tidak dimaafkan oleh shahibul haq—maka, karena jinayat seperti hudud, yakni menjadi hak Allah—tidak ada perbedaan dalam masalah ini.

Adapun jika dinisbahkan kepada ta’zir dan mukhalafat—karena keputusan qadliy jika telah ditetapkan bersifat mengikat seluruh kaum muslim—maka qadliyy tidak boleh membatalkannya, menganulirnya, mengubahnya, meringankannya, dan melakukan apapun secara mutlak, selama keputusan tersebut mengandung hudud syar’I (sanksi syar’I). Karena, keputusan itu tatkala telah dinyatakan oleh qadliyy, maka ia tidak boleh membatalkannya secara mutlak, termasuk memberi pemaafan yang bertentangan dengan keputusannya. Olehkarena itu, hal ini tidak diperbolehkan bagi qadliy.

Hukum Pembuktian

Ahkam al-bayyinat (hukum-hukum pembuktian) merupakan hukum syara’ yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Pembuktian kadang-kadang terjadi pada kasus pidana (‘uqubat) kadang juga terjadi pada kasus-kasus mu’amalat. Namun, ahli fikih tidak membedakan hukum-hukum bayyinat dalam perkara mu’amalat dan ‘uqubat.

Bukti adalah, semua hal yang bisa membuktikan sebuah dakwaan. Bukti merupakan hujjah bagi orang yang mendakwa atas dakwaannya.[29] Dari ‘Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Nabi saw bersabda:

“Bukti itu waajib bagi yang mendakwa, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang didakwa”

Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadits dengan isnad shahih dari Nabi saw, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:

“Bukti itu waajib bagi yang mendakwa, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya”

Olehkarena itu, bukti merupakan hujjah bagi pendakwa, yang digunakan untuk menguatkan dakwaannya. Bukti juga merupakan penjelas untuk menguatkan dakwaannya. Sesuatu tidak bisa menjadi bukti, kecuali jika sesuatu itu (bersifat) pasti dan meyakinkan. Seseorang tidak boleh memberikan kesaksian kecuali kesaksiannya itu berdasarkan pada ‘ilm, yaitu didasarkan pada pada sesuatu yang meyakinkan. Kesaksian tidak sah, jika dibangun di atas dzan (Keraguan). Sebab Rasulullah saw bersabda kepada para saksi:

“Jika kalian melihatnya seperti kalian melihat matahari, maka bersaksilah. (Namun) jika tidak, maka tinggalkanlah.

Namun demikian, hakim diperbolehkan menjatuhkan vonis berdasarkan ghalabat ad-dzan (prasangka kuat), bukan disandarkan atas keyakinan (kepastian). Allah swt berfirman:

“Maka hukumilah mereka itu dengan apa yang datang dari Allah” (TQS. al-Maidah [5]: 48)

Maksudnya, hukumilah mereka dengan pendapat kamu. Pendapat disini mencakup pendapat yang bersumber dari pendapat yang meyakinkan (qath’iy) dan juga pendapat yang bersumber dari prasangka kuat.

Adapun macam-macam bukti [30]yang diakui syara’ adalah:

1. Pengakuan

2. Sumpah

3. Kesaksian

4. Dokumen-dokumen tertulis yang meyakinkan
Pengakuan

Pengakuan telah ditetapkan sebagai bukti berdasarkan dalil. Allah swt berfirman:

“Dan ingatlah ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu) kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.” (TQS. al-Baqarah [2]: 84)

Dalam sebuah hadits Nabi saw bersabda:

“Wahai Unais—seorang laki-laki dari Bani Aslam—temuilah wanita itu, jika ia mengaku, maka rajamlah ia.

Seorang qadliy tidak boleh mencukupkan pengakuan hanya dari terdakwa. Pengakuan itu harus bisa dibuktikan untuk mengetahui apakah orang yang memberi pengakuan tersebut memahami bahwa dengan pengakuannya itu berarti ia menjadi orang yang mendakwa, atau dirinya berhak untuk dikenai sanksi (jika pengakuannya keliru atau berdusta). Oleh karena itu seorang qadliy harus bertanya kepada orang yang mengaku itu, tentang apa yang diakuinya. Seorang qadliy juga harus menanyainya secara teliti, dengan bentuk pertanyaan yang jelas, bukan dengan sindiran atau kiasan.

Ini menunjukkan sejauh mana investigasi yang harus dilakukan seorang qadliy kepada orang yang memberikan pengakuan. Seorang qadliy tidak boleh hanya dengan pengakuan dari orang yang memberi pengakuan. Ia harus membuktikan bahwa pengakuan tersebut adalah pengakuan yang meyakinkan.

Sumpah

Sumpah telah ditetapkan berdasarkan dalil. Allah swt berfiirman:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)”. (TQS. al-Maidah [5] 89)

Yang dimaksud adalah sumpah atas apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Jadi, bukan atas apa yang dilakukannya di masa datang—yang didalamnya berhak dikenai kafarat—tidak termasuk dalam perkara bayyinat. Sumpah yang tergolong dalam perkara bayyinat adalah sumpah atas apa yang dilakukannya pada masa lalu. Atau biasa disebut dengan sumpah palsu. Sumpah itu dapat menjerumuskannya ke dalam neraka. Yang harus diperhatikan adalah tatkala seorang hakim meminta sumpah dari pendakwa atau terdakwa, harus didasarkan pada niat orang yang meminta sumpah, yakni atas niat hakim. Dalam hal ini tidak dibolehkan yang namanya tauriyah.

“Sumpahmu adalah apa yang saudaramu membenarkannya tentang dirimu”

dalam riwayat Muslim diakatakan:

“Sumpah itu wajib didasarkan pada niat orang yang meminta”

Kesaksian

Kesaksian adalah menyampaikan perkara yang sebenarnya, untuk membuktikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan lafadz-lafadz kesaksian di hadapan sidang pegadilan.

Kesaksian telah ditetapkan dalilnya. Al-Kitab dan as-Sunnah telah menetapkan dengan amat jelas hukum-hukum kesaksian. Allah swt berfirman:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Nabi saw bersabda:

“Dua saksi dari kalian, atau sumpahnya”

Memberi kesaksian dan mendatangkan kesaksian hukumnya adalah fardlu kifayah, sebab tuntutan untuk memberi atau mendatangkan kesaksian bersifat pasti. Allah swt berfirman:

“Dan janganlah kamu (para saksi)n menyembunyikan persksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.” (TQS. al-Baqarah [2] 283)

“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila dipanggil” (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Adapun, jika memiliki kesaksian yang berhubungan dengan hak anak Adam, maka ia tidak boleh memberi kesaksiannya, kecuali jika ia ditanya. Nabi saw bersabda:

“Sebaik-baik masa masa adalah masaku, kemudian generasi yang datang berikutnya, kemudian generasi yang berikutnya. Kemudian akan datang suatu kaum yang suka bersumpah, tetapi tidak pernah memenuhi sumpahnya, yang (suka) bersaksi meskipun mereka tidak diminta kesaksiannya, yang suka berkhianat dan tidak pernah beriman.”

Dokumen Tertulis

Sesungguhnya Allah swt berfirman:

“Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa dari kamu tidak menulisnya. “ (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Ayat ini menunjukkan bahwa bukti-bukti tertulis, baik berupa dokumen perdagangan, laporan tertulis, dan lain-lain, termasuk bukti-bukti syar’i. Sedangkan indikasi (qarinah) tidak dianggap sebagai bagian dari bukti-bukti syar’I, baik yang disebut dengan indikasi yang pasti maupun tidak. [Luthfi Afandi, S.H]

_________________________________________

[1] Drs CST. Cansil, S.H., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 1989, halaman 29.

[2] Lihat karyanya yang berjudul Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandce Recht yang diterjemahkan “Pengantar Ilmu Hukum”, tahun 1962.

[3] Pembahasan tentang khair-syarr dan hasan-qabih dijelaskan secara mendasar oleh Syaikh Taqyuddin An-Nabhani dalam kitab Mafahim Hizbut Tahrir, halaman 25-27. Penjelasan rinci tentang khair-syarr (baik-buruk) dan hasan-qabih (terpuji-tercela) juga terdapat dalam kitab Mafahim Islamiyah di dalam bab Standar Syara’.

[4] Bagi agama Kristen (atau agama lainnya), pemahaman bahwa agama hanyalah mengatur masalah peribadatan dan individual saja –tentunya—tidak mengherankan, karena agama mereka tidak mampu menjawab realitas. Namun demikian, yang menjadi masalah konsep sekularistik ini meresap di kalangan kaum muslimin, sehingga ajaran Islam direduksi hanya sebagai peribadatan (ritual) dan individual semata.

[5] Muderis Zaini, S.H., Ikhtisar Tata Hukum Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya, 1988, halaman 39.

[6] Hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan, misalnya; Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, dll. Jika orang berbicara tentang Hukum Pidana, Hukum Perdata, maka dimaksudkan adalah Hukum Pidana Materil dan Hukum Perdata Materil.

[7] Biasanya jika orang berbicara tentang Hukum Internasional, maka hampir selalu dimaksud adalah Hukum Publik Internasional

[8] Sofyan Sastrawidjaya, S.H., Hukum Pidana, Armico, Bandung, 1995, halaman 38-40.

[9] Lihat “Asas-asas Hukum Pidana, PT Armico, 1969, halaman 15.

[10] Hal tersebut dijelaskan dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Pidana”, Pasco, 1955, halaman 18.

[11] Lihat Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Alumni, 1982, halaman 55

[12] lihat QS al-Anbiya [21]:107

[13] adapun satu-satunya metode untuk menerapkan syari’at Islam adalah dengan tegaknya institusi politik yang menerapkannya yaitu Daulah Khilafah Islamiyah.

[14] lihat kitab Al-Fikru al-Islamiy yang ditulis oleh Muhammad Muhammad Ismail, halaman 41-43

[15] Inilah yang dalam istilah Muhammad Husain Abdullah disebut al-ahdaf al-‘ulya li shiyanati al-mujtama’ (tujuan agung untuk menjaga masyarakat)

[16] Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid menjelaskan bahwa ada lima kejahatan yang dikenai hukuman-hukuman tertentu dari syara’, yaitu: kejahatan atas badan, jiwa dan anggota-anggota badan yang disebut pembunuhan (al-qatl) dan pelukaan (al-jarh); kejahatan atas anggota-anggota kelamin (zina dan pelacuran); kejahatan atas harta (hirabah, baghyun dan ghasab); kejahatan atas kehormatan (qadzaf) dan kejahatan berupa pelanggaran dengan membolehkan makanan dan minuman yang diharamkan syara’.

[17] Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Ash-Shulthoniyah hanya menjelaskan satu sisi saja dari pelaksanaan sanksi (hukuman syar’I). Beliau menyebut hukuman syar’I adalah untuk menghalangi terjadinya kasus pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang Allah dan meninggalkan apa yang diperintahkan-Nya untuk dikerjakan, karena dominasi syahwat membuat orang lupa akan ancaman akhirat.

[18] dalilnya adalah QS al-Isra [17]:32

[19] dalilnya adalah QS an-Nur [24]:2

[20] dalilnya adalah QS an-Nur [24]:4

[21] dalilnya adalah QS al-Maidah [5]:38

[22] dalilnya adalah QS al-Hujurat [49]: 9

[23] dalilnya adalah QS al-Maidah [5]:38

[24] dalilnya adalah QS an-Nisa [4]: 92

[25] sudah sama-sama dipahami bahwa Khalifah tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ia juga tidak boleh mewajibkan yang sunnnah (mandub) atau mubah, dan tidak boleh mengharamkan yang makruh. Ia hanya boleh melaksanakan pengaturan urusan rakyat dan mengatur kemashlahatan rakyat sesuai dengan hukum syara’.

[26] KUHS pasal 1865 dan R.I.B. pasal 163

[27] Fungsi pembela atau penasehat hukum adalah membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandangan subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

[28] Abdul Qadim Zallum, Nidzamul Hukmi fil Islam, Daarul Ummah, Beirut, 1996, halaman 184.

[29] Hal tersebut dijelaskan oleh Ahmad ad-Da’ur dalam kitabnya Ahkam al-Bayyinat pada Bab pertama.

[30] TM Hasbie Ash-Shidudieqy dalam bukunya Peradilan dan Hukum Acara Islam halaman 8 menjelaskan bahwa alat-alat bukti yaitu: (1) fakta kebenaran (bayyinah) (2) sumpah (3) saksi (4) bukti tertulis (5) firasat (6) qur’ah (undian).

—————————-
Rangkuman

Perbandingan Sistem Hukum (Persanksian) dan Peradilan Negara Sekular dengan Negara Khilafah Islamiyah

Negara Sekular:

Sumber Hukum:

– Hukum dibuat oleh (akal) manusia. Pada prakteknya hukum dan perundangan (termasuk persanksian) dibuat berdasarkan cara pandang tentang kemashlahatan para pembuatnya (pemerintah bersama-sama dengan parlemen). Jika cara pandang mereka terhadap kemashlahatan berubah –biasanya karena tidak sesuai dengan zaman—maka hukum pun dapat berubah, begitu seterusnya.

– Akal tidak dapat menjangkau sesuatu di luar jangkauannya, seperti baik-buruk, terpuji tercela, pahala siksa, dll.

– Hukum yang dibuat pasti tidak (akan) sempura, karena dibuat oleh manusia yang lemah, serba kurang, terbatas dan butuh yang lain.

– Manusia cenderung selalu ingin diuntungkan dan tidak ingin dirugikan. Oleh karena itu, jika manusia diberi kewenangan untuk membuat hukum dan –apalagi standar terpuji dan tercela—sudah bisa dipastikan dia tidak akan membuat hukum yang –dalam pandangannya—akan merugikan si pembuat hukum sendiri

Ruang Lingkup Hukum (aturan):

– Hanya mencakup aturan-aturan tertentu saja yang dianggap perlu untuk diterapkan di tengah masyarakat. Agama memang diakui keberadaannya, akan tetapi tidak memiliki peran mengatur kehidupan masyarakat dan dipahami hanya sekedar aturan yang sifatnya ritual dan peribadatan saja.

Fungsi Penerapan Hukum:

– Untuk mengatur ketertiban masyarakat, memenuhi rasa ‘keadilan’, dan melindungi masyarakat.

Dimensi Persanksian:

– Hanya dimensi keduniaan saja, orang yang melanggar hukum hanya mendapatkan ancaman sanksi di dunia

Asas Penaatan Hukum:

– Masyarakat menaati hukum hanya karena sifat yang memaksa dari negara, sehingga akibatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum bukan karena kesadaran akan tetapi karena semata takut terhadap sanksi yang dijatuhkan

Hukum Materil (aturan/sanksi dilihat dari isinya): Hukum Publik dan Privat

Jenis Peradilan: Pengadilan Sipil dan Militer

Sistem Keputusan:

– Dengan mekanisme juri (AS) dan keputusan dengan mufakat atau suara terbanyak

– Ada mekanisme banding, sehingga keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya bisa dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pengampunan:

– Ada mekanisme pengampunan, yakni –misalnya—pengampunan, keringanan hukuman dari presiden terhadap seseorang yang telah dikenai sanksi hukum.

Pembuktian:

Pidana:

Keterangan saksi;

Keterangan ahli;

Surat;

Petunjuk; dan

Keterangan terdakwa

Perdata: Bukti Tulisan; Bukti Saksi; Persangkaan (dugaan); Pengakuan; Sumpah.

Negara Khilafah Islamiyah:

Sumber Hukum:

– Hukum dibuat oleh Allah swt, Dzat yang Maha Sempurna dan Mengatahui hakekat segala sesuatu, termasuk manusia. Olehkarena itu, hukum yang diturunkan Allah, pastilah sempurna, tetap/baku (tidak akan berubah) dan pasti memunculkan keadilan.

Ruang Lingkup Hukum (aturan):

– Mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang mencakup hubungan manusia dengan Rabb-Nya, manusia dengan manusia yang lain dan manusia dengan dirinya sendiri.

Fungsi Penerapan Hukum:

– Sebagai Problem Solving, yakni syari’at Islam pasti mampu memecahkan masalah masyarakat.

– Sebagai Metode Menjaga Syari’at Islam dan Menjaga Masyarakat Islam dari kehancuran.

Dimensi Persanksian:

– Memiliki dimensi sanksi di dunia dan akhirat. Orang yang melanggar hukum diancam dengan sanksi di dunia oleh negara dan ancaman hukuman di akhirat. Olehkarena itu, orang yang lolos dari hukuman di dunia pasti tidak akan pernah lolos pada Pengadilan Allah swt di akhirat. Dan orang yang ridlo dikenai sanksi di dunia maka akan menggugurkan sanksi di akhirat.

Asas Penaatan Hukum:

– Masyarakat menaati hukum dilandasi atas ketaqwaannya kepada seluruh hukum Allah swt, disamping ketegasan penguasa menerapkan aturan. Sehingga penaatan hukum tidak hanya karena takut terhadap sanksi akan tetapi muncul dari kesadaran.

Hukum Materil (aturan/sanksi dilihat dari isinya):

Hudud, Jinayat, Ta’zir dan Mukahalafat

Jenis Peradilan:

– Peradilan Biasa

– Peradilan Muhtasib

– Peradilan Madzalim

Sistem Keputusan:

– Individual (hanya seorang hakim), boleh hakim lain ikut serta tetapi hanya memberi masukan saja dan masukannya tidak mengikat

– Tidak ada mekanisme banding. Keputusan yang telah ditetapkan hakim (qadliy) mengikat dan tak dapat diganggu gugat, kecuali jelas-jelas bertentanga dengan nash yang qath’I (pasti)

Pengampunan:

– Dalam masalah hudud dan jinayat negara tidak memiliki hak untuk membebaskan terpidana. Seluruh bentuk kesalahan/dosa dikenai sanksi hukuman.

Pembuktian:

1. Pengakuan

2. Sumpah

3. Kesaksian

4. dokumen-dokumen tertulis

Pembuktian dalam Islam harus bersifat pasti (meyakinkan), tidak seperti pembuktian dalam peradilan sekular. Dalam hal ini pembuktian dalam Islam menolak persangkaan (dugaan) dan juga tidak menganggap keterangan ahli sebagai bukti, karena hanya sekedar informasi (khabar) saja.

2 responses to “Sistem Hukum [Persanksian] Dan Peradilan Dalam Negara Khilafah: Sebuah Perbandingan

  1. Pusing saya bacanya. Kepanjangan…., buat saya yang males…., he…he….
    Tapi buat saya yang beragama islam ( meskipun nggak islam banget ), perkataan anda mengenai siapa yang membikin surga dan neraka aja sudah cukup rasanya untuk menjelaskan hukum mana yang lebih benar dan lebih baik bagi kita.
    Tapi…, mungkinkah semua itu kita jalankan…..? atau dengan kata lain, beranikah umat islam menjalankan hukum yang seperti itu…..?
    Maaf…, saya hanya coba ngingetin, bahwasanya hukum-hukum yang ada sekarang ini ( yang di luar hukum Allah swt ) tidaklah salah meskipun tidak benar adanya. Karena apa….?
    Karena memang pada dasarnya, kita sebagai manusia berhak memilih…! Dan hukum yang salah lah yang sekarang menjadi pilihan kita.
    Saya kira, keislaman seseorang perlu diragukan seandainya orang itu tidak menghendaki diterapkannya hukum-hukum Allah di negara ini. Atau mungkin, keislaman seseorang perlu diragukan seandainya dia menganggap hukum_Nya Allah sudah tidak relevan lagi pada jaman sekarang ini. Namun demikian….., siapkah penduduk negeri ini menerima konsekwensi daripada kegemarannya berzina…., siapkah penduduk negeri ini menerima konsekwensi daripada kegemarannya melihat aurat…., siapkah penduduk negeri ini untuk menerima konsekwensi daripada mencuri….., dan lain sebagainya. Meskipun memang siap tidak siap, ya harus siap. Tapi…., siapkah saya…..? he…he….
    Oleh karena itu, alangkah bijaksana perkataan Rasulallah Shallallahu Alaihi wa Sallam di bawah ini,
    “Akan datang para penguasa, lalu kalian akan mengetahui kemakrufan dan kemungkarannya, maka siapa saja yang membencinya akan bebas (dari dosa), dan siapa saja yang mengingkarinya dia akan selamat, tapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (dia akan celaka)”. Para shahabat bertanya, “Tidaklah kita perangi mereka?” Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat” Jawab Rasul.” [HR. Imam Muslim]
    Kalau kita renungkan perkataan Rasulallah Shallallahu Alaihi wa Sallam di atas dengan keadaan negeri kita sekarang ini, maka akan nampak banyak kesamaan. Tapi…, coba kita perhatikan bagian akhir dari hadist di atas “ tidakkah kita perangi mereka….?” Beliau bersabda, “ tidak, selama mereka masih menegakan sholat”
    Oleh karena itu saya berpendapat
    • Kekerasan bukanlah jalan terbaik dalam mendirikan negara islam dalam konteks pemerintahan yang seperti itu.
    Dikatakan pada hadist tadi, bahwa akan datang para penguasa ( setelah Rasulallah Shallallahu Alaihi wa Sallam sampai sekarang ), lalu kalian akan mengetahui kemakrufan dan kemunkarannya. Lalu Rasulallah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga mengatakan, …..siapa saja yang membencinya akan bebas ( dari dosa ), dan siapa saja yang mengingkarinya dia akan selamat, tapi siapa saja yang rela dan mengikutinya ( dia akan celaka ). Dan kalau saya perhatikan, setiap Rasulallah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyeru akan sesuatu dan di dalamnya ada tingkatan-tingkatan, biasanya yang paling jeleklah yang mendominasi. ( untuk jaman sekarang ini )
    Contoh,
    “siapa-siapa diantara kamu melihat perkara yang munkar, maka hendaklah diubahnya dengan tangannya ; jika ia tidak kuasa, hendaklah dengan lidahnya ; dan jika tidak kuasa juga, hendaklah dengan hatinya ; dan inilah yang selemah-lemahnya iman.”
    Coba kita perhatikan. Mengubah kemunkaran dengan hatinya mendominasi masyarakat pada zaman ini. Oleh karena itu, begitu juga dengan hadits yang tadi. Maka orang-orang yang mengikuti penguasa yang munkar itu akan lebih banyak dari pada tingkatan yang lainnya. Menurut orang bodoh….! Contoh konkrit adalah, setiap pemilu pasti yang menang partai sekuler. ( diluar benar tidaknya partai islam yang ada ). Atau kalau nggak, yang bawa-bawa islamlah…..!
    • Pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta’ala
    “ dan Kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar (dalam menegakan kebenaran). Mereka meyakini ayat-ayat Kami.” (As-Sajdah :24)Karena memang untuk menjadikan sebuah negara berasaskan islam, akan sangat tergantung kepada penduduk negaranya itu sendiri. dalam kondisi negara yang seperti itu, dakwah adalah merupakan jalan terbaik demi terwujudnya negara islam. Karena menurut firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ( islam ) akan terbentuk dengan sendirinya. Seandainya penduduk negeri meyakini ayat- ayat Kami.

    Coba kita contohkan dengan demokrasi.
    bahwa demokrasi adalah sebuah sistim terbaik yang mungkin dapat kita manfaatkan sebagai jalan untuk menuju hukum-hukum_Nya Allah Subhanahu wa Ta’ala. Karena apa…..? karena dengan demokrasi kita masih shalat dengan baik. Kalau kitanya mau…..! karena dengan demokrasi kita masih bisa menjalankan dakwah dengan baik. Kalau kitanya mau….! Dan dengan demokrasi kita dapat membentuk pemerintahan islam. Kalau kitanya mau……! Tapi itu dengan catatan, kalau kitanya mau….!
    Coba kita renungkan kembali firmal Allah swt di atas…….! Syarat untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala ( hukum islam ) adalah penduduk negeri yang meyakini ayat-ayat_Nya Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan ini adalah satu-satunya opsi yang tersedia. Olah karena itu, memperbaiki prilaku penduduk negeri dalam hal beragama lebih penting ketimbang mencari-cari cara lain dalam hal menegakan hukum-_Nya Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan kalau saya kembali merenung……, mungkinkah hal ini terjadi di era demokrasi seperti saat ini……?
    Mungkin anda berujar seperti ini, “ tapi kan dengan demokrasi, maksiat dimana-mana, yang notabene maksiat lebih menarik ketimbang kebaikan dan maksiat lebih gampang diterima daripada kebaikan…!”
    Dan jawaban saya tetep sama dengan sebelumnya. Mau tidak mau dan mungkin tidak mungkin, memang itulah syaratnya.

    • Assalamualaikum, Saudaraku Saepudin’
      Jangan hanya karena kita bisa menjalankan sebagian dari syariat Allah SWT kemudian kita memuji-muji demokrasi. Itu sama saja kita menjadikan Fakta sebagai sumber hukum ( anda telah terjebak didalam fakta itu sendiri ). Kenapa anda tidak coba menghukumi seluruh Fakta yang sedang terjadi dihadapan anda dengan sudut pandang Islam : Padahal islam memiliki jawaban (pandangan) atas setiap fakta yang kita hadapi. Sebagaimana Islam memiliki pandangan terhadap Demokrasi yang anda puji; yang bahwasannya demokrasi itu adalah sesuatu yang Haram untuk diambil(diadopsi) juga menyebarluaskannya.. ,Demokrasi tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam baik dari asas yang mendasarinya, segi kemunculannya maupun ide-ide yang ada didalamnya.. Dan keharaman demokrasi yang paling mendasar adalah dengan slogan kedaulatan ada di tangan rakyat (hak membuat hukum ada pada manusia) sementara dalam Islam Hukum hanyalah milik Allah SWT.
      Marilah kita semua berdalil bukan berdalih.

      Allahu a’lam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s