Hukum PERSEROAN TERBATAS (PT) Dalam Islam

Perseroan terbatas (disingkat PT) merupakan badan usaha yang meliputi sebagian besar bentuk perusahaan di Indonesia dan dunia. Tentu di tiap-tiap negara nama bentuk perusahaan ini berbeda-beda sesuai dengan bahasa dan peraturan masing-masing negara.

Perseroan terbatas ada yang bersifat tertutup dan bersifat terbuka. Perseroan terbatas terbuka merupakan perseroan yang telah melemparkan sahamnya ke publik melalui bursa efek.

Dewasa ini pemilikan badan usaha berbentuk perseroan terbatas memusat pada beberapa kelompok usaha (konglomerat) ataupun berada dalam gengaman pengusaha asing. Bahkan beberapa badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dan memberikan pemasukan yang besar kepada negara dilepaskan oleh pemerintah kepada asing.

Dalam makalah ini akan ditinjau tentang bagaimana hukum perseroan terbatas dalam Islam dan alternatif pengganti perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas

a. Asal muasal perseroan terbatas

Perseroan terbatas (PT) atau limited company atau syirkah qubro al-muhasamah merupakan suatu jenis perserikatan usaha yang muncul dan dikembangkan dari Barat (negara-negara Eropa Barat). Kelahiran bentuk perusahaan ini tidak lepas dari praktek kolonialisme yang dilakukan Barat terhadap negeri jajahannya.

Penjajahan oleh bangsa-bangsa Barat yang dilakukan sejak abad ke 16, disamping memiliki tujuan politik juga memiliki tujuan ekonomi, yaitu merampas kekayaan negeri-negeri jajahannya. Kekayaan yang mereka rampas tersebut digunakan untuk membiayai angkatan perang dan kas negara. Hanya saja pengeskploitasian sumber-sumber ekonomi negeri-negeri jajahan membutuhkan modal yang sangat besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibentuklah perusahaan-perusahaan yang permodalannya diperoleh dengan menerbitkan saham.[1]

Berikut beberapa contoh perusahaan perseroan terbatas yang memiliki peranan penting dalam penjajahan Barat :

1. Syirkah Al Hindi Al Syarkiyah milik Inggris yang didirikan pada Januari 1599 M untuk mengeksploitasi sumber daya ekonomi India.

2. Syirkah Al Faransia lil Hindi Al Syarkiyah milik Perancis, didirikan pada tahun 1464 M.

3. Syirkah Hindi as-Syarkiyah al-Holandiyah (VOC) milik Belanda yang didirikan pada tahun 1602 M.[2]

Meskipun pada abad ke 20 negeri-negeri jajahan sudah merdeka, namun sistem perundang-undangan, sistem politik/ kenegaraan dan sistem ekonominya masih tetap menggunakan warisan sistem yang telah diterapkan oleh negara-negara penjajah. Sehingga sistem perseroan terbatas yang di banyak negara memiliki beragam nama tetap eksis sampai sekarang. Bahkan dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, banyak negara-negara berkembang yang mengubah bentuk perseroan BUMN menjadi perseroan terbatas dengan alasan agar dapat memperoleh permodalan yang lebih kuat dengan cara menerbitkan saham.

b. Kerusakan pembentukan aqad dalam perseroan terbatas

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,[3] sehingga modal dasar perseroan terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham.[4]

Pihak-pihak yang ikut serta dalam perseroan terbatas meleburkan dirinya dengan jalan pembagian komposisi kepemilikan saham oleh para pendiri (persero) pada saat perseroan terbatas tersebut pertama kali didirikan, kemudian pihak yang datang belakangan dengan jalan membeli saham yang dijual manajemen perseroan terbatas (PT terbuka) pada saat IPO atau di pasar perdana, dan pihak yang membeli saham dari pihak lain di pasar sekunder. Dengan demikian untuk menjadi rekanan/patner bagi seseorang dalam suatu perseroan terbatas maka cukup baginya dengan membeli saham perseroan terbatas tersebut, tanpa harus bersepakat dengan para pendiri persero atau pihak pemegang saham.[5]

An Nabhani yang mengatakan bahwa pembentukan perseroan terbatas merupakan suatu transaksi mu’amalah yang batil. Hal ini disebabkan; pertama, pembentukan perseroan terbatas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan memberikan investasi berupa modal agar bisa mendapatkan pembagian keuntungan (deviden) atau kerugian dari usaha yang dijalankannya. Modal perseroan tersebut dalam bentuk saham (Di Indonesia pendirian perseroan terbatas dilakukan dengan akta notaris dan menjadi badan hukum jika sudah disahkan oleh menteri kehakiman – pen). Hal ini bertentangan dengan syara’, karena perseroan dalam Islam adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga harus ada ijab dan kabul dari para perseronya.[6] Maksudnya harus ada seseorang mengajak pihak lainnya untuk melakukan suatu kerja sama usaha. Dalam perseroan terbatas, transaksi yang terjadi adalah transaksi antar modal dan tidak ada sama sekali unsur manusia meskipun yang menggerakkan modal tersebut adalah manusia, sehingga modal-modal itulah yang melakukan perseroan bukan orang-orangnya.[7] Dengan demikian transaksi tersebut tidak melibatkan dua pihak atau lebih dan tidak terdapat ijab dan kabul, maka menurut syara’ hal itu belum dapat disebut sebagai transaksi. Implikasi tidak sahnya transaksi tersebut adalah perseroan terbatas yang didirikan dianggap tidak sah sebagai suatu perseroan atau syirkah.[8]

Kedua, karena perseroan terbatas hanyalah transaksi modal dan modal itulah yang mengelola perseroan dan bukannya badan persero (orang yang bertransaksi membentuk perseroan), sehingga yang mengembangkan kepemilikan harta/kekayaan dalam perseroan terbatas adalah modal itu sendiri. Sementara dalam Islam pengembangan kepemilikan harus lahir dari aktivitas manusia, yaitu para persero yang bersepakat membentuk perseroan. Adapun direksi dan komisaris yang mengelola dan menjalankan aktivitas usaha perseroan bukanlah para pendiri persero, meskipun yang duduk sebagai anggota dewan direksi dan komisaris adalah para pendiri sendiri. Sebab yang mengangkat dewan direksi dan komisaris adalah RUPS berdasarkan jumlah suara terbanyak (jumlah saham terbanyak) yang notabene adalah modal. Jadi yang mengelola perseroan terbatas tersebut adalah “orang abstrak” (maksudnya modal) bukan pendiri perseroan.[9]

c. Tanggung jawab terbatas

Sementara itu kebatilan perseroan terbatas lainnya terletak pada tanggung jawab terbatas. Jika perusahaan rugi atau bangkrut para kreditur dan pemilik hak lainnya tidak dapat menuntut para persero perusahaan sedikitpun, berapapun kewajiban perusahaan terhadap mereka. Mereka hanya bisa menuntut atas haknya sebatas aset perusahaan yang tersisa. Dalam UU No. 1 1995, disebutkan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.[10] Dengan demikian sistem perseroan ini merupakan suatu perlindungan sistematis bagi para pemilik modal dan pengelola perusahaan.[11]

Sistem perseroan dengan tanggung jawab terbatas bertentangan dengan hukum syara’ yang menuntut ditunaikannya seluruh kewajiban mereka terhadap pihak lain di dunia ini, sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? dari Abu Hurairah:

“Siapa saja yang mengambil harta orang dan bermaksud untuk melunasinya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Dan siapa saja yang mengambil harta orang dan bermaksud merusaknya, maka Allah akan merusak orang itu.”

Juga dalam hadits yang lain:

“Sungguh hak-hak itu pasti akan ditunaikan kepada para pemiliknya pada hari kiamat nanti, hingga seekor domba betina tak bertanduk akan mendapat kesempatan membalas karena pernah ditanduk oleh domba betina bertanduk.” (HR. Imam Ahmad dari Abu Hurairah).

“Perbuatan orang kaya menunda-nunda pembayaran utangnya adalah suatu kezhaliman.” (HR. Imam Bukhari dari Abu Hurairah).

“”¦sebaik-baik orang di antara kalian, adalah yang paling baik dalam penunaian hak (pembayaran utang, dan lain-lain).” (HR. Imam Bukhari).

Perseroan Islam sebagai Alternatif

Perseroan (syirkah) dari segi bahasa memiliki makna penggabungan dua bagian atau lebih sehingga tidak bisa dibedakan lagi satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara’, an-Nabhani mengungkapkan bahwa perseroan adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.[12]

Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya ijab dan qabul sebagaimana yang dilakukan dalam transaksi lainnya di mana salah satu di antara mereka mengajak yang lain untuk mengadakan kerjasama dalam suatu masalah, sehingga kesepakatan tersebut belum cukup hanya dengan kesepakatan untuk melakukan perseroan saja atau memberikan modal untuk perseroan saja, tetapi harus mengandung makna bekerjasama dalam suatu urusan.[13]

Adapun mengenai syarat sah dan tidaknya transaksi perseroan sangat tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu hal yang bisa dikelola. Sesuatu yang bisa dikelola ini haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan sehingga mengikat semua pihak yang melakukan perseroan.[14]

Menurut An Nabhani, perseroan yang dibolehkan dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu perseroan inan, abdan, mudharabah, wujuh, dan mufawadhah.

a. Macam-macam perseroan dalam Islam

a.1. Perseroan inan

Perseroan inan merupakan perseroan antara dua badan dengan harta masing-masing. Sehingga dalam perseroan inan, kedua pihak (pendiri persero) sama-sama mengeluarkan harta dan meleburkannya menjadi satu (sebagai harta perseroan) dan secara bersama-sama mengelola perseroan. Kebolehan melakukan perseroan inan ini didasarkan pada as-sunnah dan ijma sahabat, sebab sejak masa Nabi SAW hingga masa sahabat, banyak orang yang melakukan jenis perseroan ini dan Nabi membiarkannya.[15]

Dalam perseroan inan yang diinvestasikan adalah uang bukan modal. Modal tidak boleh dipergunakan untuk mengadakan perseroan, kecuali jika modal tersebut dinilai dengan uang pada saat transaksi pembentukan perseroan. Sedangkan nilai kekayaan yang dileburkan oleh masing-masing persero tidaklah harus sama jumlahnya dan tidak pula harus satu macam. Akan tetapi kekayaan tersebut harus dinilai dengan standar yang sama (mata uang yang sama) sehingga keduanya bisa dileburkan.[16]

Perseroan inan dibangun dengan prinsip perwakilan (wakalah) dan kepercayaan (amanah). Jika perseroan ini telah sempurna, maka ia telah menjadi satu sehingga para persero harus secara langsung terjun melakukan kerja. Para persero tidak boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain sebagai persero dalam pengelolaan perseroan inan ini. Akan tetapi para persero dapat mengontrak siapa saja untuk bekerja mengelola dan menjalankan perseroan. Posisi orang yang dikontrak (digaji) ini adalah sebagai ajiirnya perseroan (pegawai/karyawan perusahaan).[17]

Adapun beban (kewajiban) perseroan yang menjadi tanggung jawab persero ditentukan berdasarkan nilai kekayaan masing-masing yang telah dileburkan dalam perseroan ini. Sedangkan pembagian keuntungan tergantung kesepakatan masing-masing persero. Hal ini didasarkan pada ijma sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali ra., “Pungutan itu tergantung kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama.” (HR. Abdurrazak, dalam Al-Jami).[18]

a.2. Perseroan Abdan

Perseroan abdan adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing, tetapi harta perseroan bukan dari mereka melainkan dari pihak lain. Para pendiri perseroan abdan tidak harus memiliki kesamaan keahlian. Dapat dikatakan perseroan abdan ini semacam suatu perseroan yang dibentuk oleh pihak-pihak di atas, dengan tujuan melaksanakan kontrak/proyek dari pihak lain dengan permodalan dari pihak yang mengontrak perseroan ini.[19] Misalnya si A bekerja sama dengan si B untuk membuatkan situs sebuah perusahaan farmasi. Si A mempunyai keahlian dalam web design sedangkan si B memiliki keahlian pada pemograman internet. Semua permodalan untuk pembuatan situs itu (termasuk pembelian domain dan web hosting) ditanggung perusahaan farmasi tersebut. Atas pekerjaan yang mereka lakukan dalam perseroan ini, maka mereka mendapatkan fee (upah) dari perusahaan farmasi.

a.3. Perseroan mudarabah

Perseroan mudarabah (qirad) adalah perseroan yang dibentuk oleh pihak penyandang dana (shahibul mal) dan pihak pengelola (mudarib), dengan kata lain perseroan mudarabah terbentuk dengan meleburnya harta dan badan. Keuntungan dari usaha perseroan mudarabah dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian usaha (kewajiban perseroan) ditanggung oleh shahibul mal. [20]

Sahnya atau terbentuknya perseroan mudarabah terjadi jika shahibul mal telah menyetorkan harta kepada mudarib. Pihak shahibul mal tidak diperbolehkan ikut bekerja mengelola perseroan bersama mudarib. Begitu pula pihak mudarib tidak diperbolehkan melakukan suatu kegiatan usaha atau transaksi tertentu tanpa seijin dari pihak shahibul mal.[21]

a.4. Perseroan wujuh

Perseroan wujuh adalah perseroan antara dua badan dengan modal dari pihak luar. Dengan kata lain, seseorang (shahibul mal) memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih (mudarib) untuk mengelola dan menjalankan suatu usaha/proyek, sehingga kedua (atau lebih) pengelola tersebut menjadi persero. Perseroan wujuh ini merupakan turunan dari perseroan mudarabah.[22]

a.5. Perseroan mufawadah

Perseroan mufawadah merupakan perseroan antara dua persero sebagai gabungan bentuk semua perseroan di atas. Misalnya seseorang memberikan modalnya kepada dua orang insinyur untuk mengadakan perseroan agar modalnya dikelola dengan harta mereka, dengan tujuan membangun beberapa rumah untuk dijual. Kemudian keduanya sepakat untuk melibatkan harta masing-masing. Kemudian mereka mendapatkan barang tanpa harus membayar secara kontan, karena keduanya mendapatkan kepercayaan dari para pedagang. Maka, perseroan kedua insinyur tersebut secara bersama-sama dengan badan mereka adalah perseroan abdan. Kemudian dari harta yang mereka leburkan disebut perseroan inan. Sementara modal yang mereka dapatkan dari pihak lain untuk dikelola menunjukkan perseroan mudarabah. Sedangkan pengelolaan barang yang mereka dapatkan dari para pedagang merupakan perseroan wujuh.[23]

b. Pengaplikasian Perseroan Islam

Perseroan-perseroan Islam tersebut pada hakekatnya sangat mudah untuk diterapkan dan dipraktekkan, serta tidak memerlukan birokrasi yang bertele-tele seperti halnya dalam pendirian perseroan terbatas dalam perekonomian konvensional. Perseroan Islam juga mencerminkan keadilan baik bagi pemilik modal maupun bagi pengelola, atau bagi pihak-pihak lain di luar perseroan yang memiliki hak (piutang ataupun kontrak) atas perseroan tersebut. Keadilan dalam perseroan Islam ini, yang lebih dikenal sebagi sistem bagi hasil diakui oleh rektor Universitas Trisaksi Prof. Thubby Mutis. Karena itu sistem perseroan Islam sudah selayaknya untuk disosialisasikan dan dipraktekkan di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya perbankan Islam di Indonesia, maka kesempatan untuk mensosialisikan dan mempraktekkan perseroan Islam semakin terbuka. Hanya saja tidak cukup penerapan perseroan Islam melalui mekanisme perbankan syariah. Karena produk-produk yang perbankan syariah tersebut lebih dikenal sebagai suatu pola kemitraan/kerja sama antara bank dengan nasabah dalam mengelola suatu usaha.

Secara informal perseroan-perseroan Islam tersebut dapat dipraktekkan, akan tetapi perseroan-perseroan Islam akan berhadapan dengan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan badan hukum dan masalah perijinan usaha. Karena itu kita perlu mendesak pemerintah untuk mengayomi perseroan-perseroan Islam, agar masyarakat yang ingin melakukan suatu usaha/ bisnis dengan format perseroan Islam mendapatkan ijin usaha dan kemudahan dalam hal-hal lainnya.

Ada satu ide menarik yang penulis dapatkan dalam publikasi situs (http://www.1924.org) di internet tentang aplikasi perseroan Islam. Dalam publikasi tersebut, jenis perseroan mudarabah dapat digunakan sebagai suatu mekanisme pemecahan masalah kemiskinan sekaligus sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

Untuk mengurangi kemiskinan maka suatu negara harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Salah satu cara untuk membuka lapangan kerja tersebut adalah dengan skim mudarabah. Maksudnya, pemerintah bekerja sama dengan sipenganggur dalam mendirikan suatu usaha, di mana jenis usaha yang dibentuk disesuaikan dengan keahlian pengangguran tersebut. Posisi pemerintah dalam perseroan ini sebagai shahibul mal sedangkan pengangguran tersebut sebagai mudarib.[24]

Di samping memberikan bantuan modal, pemerintah juga memberikan pelatihan teknis (sesuai jenis usaha) dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh perseroan tersebut. Dengan pola ini, sipenganggur tidak disubsidi oleh pemerintah melainkan sebagai mitra pemerintah. Di Indonesia, terutama setelah krisis ekonomi, jumlah pengangguran terdidik cukup besar, baik dari kalangan sarjana yang belum terserap lapangan kerja ataupun dari tenaga terlatih yang telah di-PHK.

Strategi mudarabah ini juga dapat digunakan untuk mengurangi arus urbanisasi dengan menerapkannya di daerah-daerah pedesaan. Sehingga melalui strategi ini posisi ekonomi masyarakat desa yang sebagian besar petani semakin kuat dan terhindar dari praktek-pratek yang selama ini merugikan mereka (seperti jeratan utang tengkulak), juga memperkuat basis pertanian Indonesia.

Meskipun penerapan kebijakan strategi mudarabah ini tidak semata-mata dilandasi oleh bisnis (profit) bagi pemerintah, melainkan semata-mata untuk membuka lapangan kerja dan memajukan ekonomi masyarakat, tetapi jika dilakukan dengan strategi yang bagus dan penuh kesungguhan, bagi hasil yang diperoleh pemerintah dari ratusan ribu perseroan mudarabah yang dibentuknya bersama para pengangguran dan para petani merupakan satu potensi pemasukan kas negara yang sangat besar. Di samping itu, strategi ini juga berguna untuk menggeser peranan konglomerat dan pengusaha besar dalam penguasaan perekonomian sehingga menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil.

Kesimpulan

Jadi berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa perseroan terbatas merupakan suatu bentuk transaksi muamalah yang batil menurut hukum Islam. Sebagai alternatifnya, maka perseroan-perseroan Islam dapat diterapkan karena (disamping alasan syara’) kepraktisannya dan menjamin rasa keadilan. [Hidayatullah Muttaqin]

Referensi

Al Hayat, Abdul Aziz “?Izad. t.t., As-Syirkat fii Syariat al-Islamiyah wal Wanuni al-Wad’i: Juz I, (Mesir: Muasasal al-Misalah, t.t.), hal. 30.

An-Nabhani, Taqyuddin. 2000, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam, (an-Nidlam al-Iqtishadi Fil Islam), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v, Surabaya: Risalah Gusti.

Anonim, Solving Poverty under Khilafah, http://www.1924.org

Hizbut Tahrir?. 1998, Sebab-sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Islam, (Hazzat al-Aswaq al-Maliyah Asbabuha wa Hukm asy-Syar’i fi Hazihi al-Asbab), alih bahasa M. Shiddiq Al Jawi, cet. i, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, http://www.rcs.co.id/uu_pt_1_1995.htm

——————————————————————————–

[1] Abdul Aziz, As-Syirkat fii Syariat al-Islamiyah wal Wanuni al-Wad’i: Juz I, (Mesir: Muasasal al-Misalah, t.t.), hal. 30.

[2] Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam, (an-Nidlam al-Iqtishadi Fil Islam), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hal. 32

[3] Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,

http://www.rcs.co.id/uu_pt_1_1995.htm

[4] Ibid, pasal 24 ayat 1.

[5] Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi”¦, hal. 53-54.

[6] Ibid, hal. 153.

[7] Ibid, hal. 170.

[8] Ibid, hal. 175.

[9] Ibid, hal. 180.

[10] Undang-Undang No. 5 tahun 1995?¦, pasal 3 ayat 1.

[11] Hizbut Tahrir, Sebab-sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Islam, (Hazzat al-Aswaq al-Maliyah Asbabuha wa Hukm asy-Syar’i fi Hazihi al-Asbab), alih bahasa M. Shiddiq Al Jawi, cet. i, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1998), hal. 50.

[12] Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi”¦, hal. 153.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Ibid, hal. 155-156.

[16] Ibid, hal. 156.

[17] Ibid, hal. 157.

[18] Ibid. hal. 157-158.

[19] Ibid, hal. 158.

[20] Ibid, hal. 160.

[21] Ibid, hal. 161.

[22] Ibid, hal. 162-163.

[23] Ibid, hal. 165-166.

[24] Anonim, Solving Poverty under the Khilafah, http://www.1924.org, edisi terjemahannya dapat dilihat di PEI-Online, Pemecahan Masalah Kemiskinan dalam Khilafah, 6/10/2003, http://www.web.1asphost.com/esyariah/pei/6.asp

[25] Ibid.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s