Sistem Hukum [Persanksian] Dan Peradilan Dalam Negara Khilafah: Sebuah Perbandingan

Manusia dan Hukum

Manusia, pada faktanya memiliki berbagai kebutuhan. Mereka berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dan karena itu lah manusia hidup bersama dengan manusia lainnya. Aristoteles (384-322 SM) menyebut hal tersebut dengan istilah Zoon Politicon[1], yakni bahwa manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau makhluk yang suka bermasyarakat. Para ahli hukum Barat, semisal Van Kan meyakini bahwa kehidupan bersama antara manusia yang saling berbeda kepentingan satu dengan lainnya tidak jarang menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup. Atas das ar itu lah mereka mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat mutlak membutuhkan aturan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan manusia agar tercipta ketertiban, ketentraman dan keamanan. Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn juga mengatakan hal yang senada, yakni bahwa hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai. Dan perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta-benda, dsb.[2] Pandangan bahwa kehidupan masyarakat–pasti selalu—diatur dan membutuhkan hukum terkenal dengan adagium ‘Ubi Societas Ibi Ius’, artinya bahwa dimana ada masyarakat di situ (pasti) ada hukum.

Sistem Pendidikan Dalam Negara Khilafah

Paradigma Sistem Pendidikan Islam

Dalam kerangka membangun kepribadian (character building) dan sikap-mentalitas masyarakat suatu negara, keberadaaan ideologi sebagai asas dan landasan sebagai fakta yang tidak dapat ditolak. Ideologi merupakan way of life; berfungsi sebagai unifying force dan driving integrating motive yang memberikan nilai dasar (basic values) kehidupan masyarakat dan negara.

Sistem pendidikan yang ditegakkan berdasarkan ideologi sekularisme-kapitalisme atau sosialisme-komunisme berkeinginan mewujudkan struktur masyarakat sekular-kapitalis atau sosialis-komunis. Sebaliknya, sistem pendidikan yang berbasiskan ideologi Islam berkehendak untuk membangun struktur masyarakat Islam, yang tentu saja akan berbeda dengan dua sistem ideologi di atas.

Politik Luar Negeri Negara Khilafah

Eksistensi suatu negara akan nampak dalam kiprahnya dipercaturan politik internasional. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, Jepang adalah beberapa negara yang saat ini sangat menonjol keberadaannya di dunia internasional. Beberapa konflik kawasan, baik di Timur Tengah, Balkan, Afrika, Asia dan Amerika Latin tidak pernah terlepas dari peran negara-negara di atas. Tentunya hal ini menunjukkan negara-negara tersebut merupakan negara yang pada saat ini memiliki power di mata negara-negara lain

Lain halnya dengan negara-negara Muslim. Mereka adalah negara-negara yang senantiasa menjadi objek dari “negara-negara besar” di atas. Indonesia, Saudi Arabia, Iran, Mesir, dan Pakistan walaupun memiliki kapabilitas politik yang tidak jauh berbeda dengan Amerika Serikat dkk., namun eksistensinya dipandang sebelah mata dalam percaturan politik dunia. Mereka malah selalu tunduk dibawah ketiak negara-negara “Barat”. Tidak punya pendirian, dan wait and see apa kata negara-negara “Besar”. Khawatir kalau bersikap lebih dulu akan bertentangan dengan “Tuan Besar”. Padahal mereka Muslim, yang nota bene memiliki karakteristik yang khas yang mestinya berbeda dengan negara-negara Barat.

Kehidupan Ekonomi Dalam Negara Khilafah

Muqadimah

Keberadaan daulah khilafah Islamiyah adalah dalam rangka melanjutkan kembali kehidupan Islam serta menjadikan manusia hidup dengan Islam, yakni dengan menjadikan pemikiran dan hukum-hukum Islam sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Daulah khilafah akan menerapkan Islam bagi seluruh rakyat dalam seluruh aspek kehidupan mereka baik kehidupan politik, ekonomi, sosial-kemasyarakatan dan lain-lain.

Penerapan hukum-hukum Islam di bidang ekonomi akan menjadikan kegiatan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Islam secara keseluruhan. Berbagai kegiatan ekonomi berjalan dalam rangka mencapai tujuan yang satu yakni menciptakan kesejahteraan menyeluruh bagi setiap individu rakyat –muslim dan non-muslim—yang hidup dalam naungan daulah khilafah. Hal ini mudah dipahami karena semua kegiatan ekonomi di arahkan untuk mewujudkan penerapan politik ekonomi Islam, yakni menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap indidvidu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka. Politik ekonomi seperti ini pada akhirnya akan menciptakan kehidupan ekonomi yang sejahtera, penuh ketenangan, kesederhanaan, namun tetap produktif dan inovatif.

Politik Ekonomi Negara Khilafah

Paradigma Politik Ekonomi Islam

Politik ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi. Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh negara (Khilafah Islamiyah) untuk menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.

Politik ekonomi Islam lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individual, bukan secara kolektif. Karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan sebuah negara semata, tetapi juga menjamin setiap orang untuk menikmati peningkatan taraf hidup tersebut.

Mengarungi Sejarah Keemasan Daulah Islam Hingga Keruntuhannya [Time Line History of Khilafah Part II]: Sisi POLITIS

SEJARAH RINGKAS DINAMIKA POLITIK UMMAT ISLAM (610 – SEKARANG)

Sistem politik Islam memang berbeda dengan sistem-sistem politik lainnya. Sepakatlah semua pemikir muslim bahwa Madinah adalah negara Islam yang pertama, dan apa yang dilakukan Rasulullah setelah hijrah dari Makkah ke Madinah adalah memimpin masyarakat Islam dan memerankan dirinya bukan hanya sebagai Rasul semata tetapi juga sebagai kepala negara Islam Madinah.

Keadaan Kaum Muslimin masa Khilafah dan Masa Sekarang

Sejarah Islam masa lalu, tentu saja tidak semuannya indah dan selalu berada dalam kemajuan dan keemasan. Namun demikian, secara umum dapat dinyatakan bahwa ummat masa khilafah betul-betul dikagumi sekaligus disegani oleh musuh-musuh Islam. Bahkan selalu dijadikan rujukan dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan. Dengan kata lain, umat Islam waktu itu mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, baik bidang pembangunan, ilmu pengetahuan, maupun kebudayaan.

Berlipat Ganda Atau Tidak; RIBA TETAPLAH HARAM…!

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda.”[TQS Ali Imran (3):130]

Pada dasarnya, keharaman riba secara mutlak telah menjadi perkara yang ma’luum min al-diin wa al-dlarurah. Sejak masa awal-awal Islam hingga menjelang keruntuhan Islam, keharaman riba dalam berbagai bentuknya, berlipat ganda atau tidak, merupakan pendapat yang dipegang teguh oleh ‘ulama-’ulama wara’, dan telah masyhur di kalangan masyarakat awam. Sayangnya, tatkala taraf berfikir umat Islam mengalami kemunduran hingga nyaris mencapai titik nadir, dan ketika system ekonomi kapitalistik berbasis riba diterapkan di tengah-tengah kaum muslim, mulailah bermunculan fatwa ganjil yang tidak pernah dikenal oleh kaum muslim sebelumnya.

MENDEFINISIKAN Kembali MAKNA JIHAD

Adanya kesalahan dalam memahami makna jihad ditengah-tengah umat, tentu tak datang dengan sendirinya. Merosotnya cara berfikir umat ditambah sadarnya negara-negara imperialis, bahwa jihad yang dilakukan oleh kaum Muslim di seluruh dunia jelas akan membahayakan status quo mereka sebagai negara yang mendominasi dan merampok kekayaan alam dunia saat ini. Berbagai upaya dan cara mereka lakukan; baik secara halus atau kasar; mulai dari mempelintir dalil-dalil al-Quran sampai melakukan penghinaan dan pemutarbalikan fakta.